Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bank bjb meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, pada Senin (13/4/2026).
Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni di wilayah Jawa Barat.
Dilansir dari Detik Finance, bank bjb juga memperkuat akses keuangan dengan membentuk pipeline pembiayaan bagi 118 nasabah dengan total plafon mencapai Rp52 miliar melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP).
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa penyelenggaraan KPP dirancang tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Program BSPS ini diharapkan mampu memicu semangat gotong royong warga serta menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan di sekitar lokasi pembangunan.
"Alhamdulillah proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif," kata Alan, salah satu calon debitur pemilik toko bahan bangunan, Rabu (15/4/2026).
Selain memberikan akses modal, bank bjb menyediakan edukasi mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan finansial dan memahami transparansi data kredit.
Pihak bank juga memperkenalkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT) guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha para pengusaha yang terlibat dalam ekosistem perumahan tersebut.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi termasuk Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan jajaran direksi bank bjb serta ratusan pelaku usaha properti.
