Sejumlah pimpinan daerah dan praktisi perbankan mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah di tengah penyusutan dana transfer pusat pada Jumat (17/4/2026). Langkah strategis ini dibahas dalam Seminar Nasional BPD yang diselenggarakan oleh Asbanda dan Bank Jateng di Surakarta.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah saat ini. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, kontribusi anggaran pusat dinilai belum mencukupi kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
"Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif," kata Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah. Ia menambahkan bahwa sekitar 80 persen pembangunan daerah saat ini bergantung pada sektor investasi.
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, mengungkapkan adanya tren penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2026. Penurunan ini mencakup aspek persentase maupun nilai nominal anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah.
Bambang menekankan pentingnya sinergi antar-BPD melalui skema pembiayaan sindikasi untuk proyek-proyek infrastruktur strategis. Kolaborasi ini bertujuan agar program pelayanan masyarakat tidak terhambat meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat mengalami pengurangan signifikan.
Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menegaskan perlunya transformasi peran BPD dari sekadar lembaga administratif menjadi pengelola aliran dana yang aktif. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut BPD untuk naik kelas menjadi penggerak utama likuiditas regional.
Asbanda juga mendorong optimalisasi inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pendekatan presisi berbasis risiko diusulkan untuk memperkuat intermediasi keuangan tanpa mengabaikan aspek keamanan perbankan.
Kekuatan ekonomi daerah di masa depan dinilai tidak lagi hanya bergantung pada kapasitas APBD. BPD diharapkan mampu mengorkestrasi aliran modal guna menjaga keberlangsungan proyek pembangunan nasional di tingkat regional secara mandiri.
