PT Brantas Abipraya (Persero) memberangkatkan 2.500 pekerja proyek dari Pulau Jawa menuju Kalimantan dan Sulawesi pada Senin (27/4/2026) guna mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Pengerahan tenaga kerja dalam jumlah besar ini bertujuan untuk mengejar target penyelesaian fasilitas pendidikan nasional di luar Jawa.
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, menjelaskan bahwa ribuan tenaga kerja tersebut dikirim untuk memenuhi kebutuhan personel di lapangan. Dilansir dari Detik Finance, setiap lokasi proyek membutuhkan sedikitnya 400 hingga 600 pekerja yang dibagi ke dalam dua rotasi kerja.
"Dalam satu lokasi, jumlah pekerja dapat mencapai 400 hingga 600 orang yang bekerja secara bergantian siang dan malam demi memastikan target nasional dapat tercapai," ujar Dian Sovana dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa pembagian sistem kerja siang dan malam ini dilakukan untuk menjaga ritme pembangunan tetap optimal.
Manajemen Brantas Abipraya juga memperketat pengawasan teknis dan disiplin standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh titik pembangunan. Perusahaan menekankan bahwa setiap aktivitas di lapangan wajib diawali dengan pengarahan keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri secara lengkap.
Selain mengirim tenaga kerja dari luar daerah, proyek ini turut melibatkan masyarakat setempat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi daerah. Keterlibatan tenaga kerja lokal diharapkan mampu meningkatkan keterampilan teknis warga di sekitar lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Tim di lapangan harus menghadapi berbagai rintangan fisik, mulai dari medan geografis yang berat, keterbatasan jalur logistik, hingga kondisi cuaca ekstrem. Dian menegaskan bahwa solidaritas antara mandor, insinyur, dan pimpinan proyek menjadi faktor kunci dalam mengatasi kendala tersebut.
"Proyek Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Indonesia," kata Dian Sovana. Perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proyek berjalan transparan dan akuntabel.
