Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan adanya kebutuhan sekitar 200 peneliti baru di bidang nuklir. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan energi nuklir nasional, termasuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama yang diharapkan beroperasi pada 2032.
Menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edy Giri Rachman Putra, kebutuhan ini muncul seiring dengan peningkatan kebutuhan talenta riset dan teknologi. Tujuannya adalah memperkuat ekosistem ketenaganukliran di Indonesia.
Edy, dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (11/3/2026), menyampaikan, "Kami memproyeksikan kebutuhan hampir 200 peneliti baru di bidang kenukliran untuk mendukung pengembangan riset dan teknologi ke depan."
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menyiapkan Indonesia memasuki era energi nuklir. Terutama, hal ini diperlukan untuk mendukung tahapan riset, pengembangan teknologi, hingga operasional pembangkit di masa depan.
Namun, Edy mengakui bahwa memenuhi kebutuhan SDM nuklir bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya minat talenta muda untuk berkarier di bidang riset nuklir. Bahkan, lulusan pendidikan di bidang nuklir pun tidak semuanya memilih untuk melanjutkan karier sebagai peneliti di sektor tersebut.
Edy menambahkan, "Tantangannya memang tidak mudah mencari orang yang mau berkarier sebagai peneliti nuklir. Bahkan lulusan dari pendidikan nuklir sendiri belum tentu semuanya masuk ke bidang ini."
Selain keterbatasan jumlah talenta, BRIN juga menilai perlu memperkuat *link and match* antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri nuklir. Sektor ini tidak hanya membutuhkan lulusan dengan ijazah akademik, tetapi juga kompetensi teknis yang terstandar dan diakui industri.
Oleh karena itu, BRIN mendorong penyusunan standar kompetensi kerja nasional di bidang nuklir. Hal ini bertujuan agar kompetensi yang dihasilkan dari dunia pendidikan dapat sesuai dengan kebutuhan industri.
"Industri nuklir tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga sertifikasi kompetensi. Standar kompetensi kerja menjadi penting agar lulusan pendidikan dapat terserap di dunia industri," ungkapnya.
BRIN menyiapkan berbagai program penguatan kapasitas SDM dalam upaya memperkuat pengembangan talenta nuklir. Program ini dilakukan melalui pendidikan formal maupun pelatihan profesional.
Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan skema beasiswa khusus bagi pengembangan talenta di bidang ketenaganukliran.
Selain itu, BRIN juga merencanakan penyelenggaraan berbagai program pelatihan, termasuk *Nuclear Energy Management School*. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas manajemen proyek energi nuklir di Indonesia dan diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari peneliti, perguruan tinggi, hingga industri.
Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Aba Subagja, mengatakan bahwa penguatan SDM iptek, termasuk di bidang nuklir, perlu didukung melalui penataan sistem kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) secara lebih terarah.
Saat ini, jumlah ASN di Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta orang, dengan komposisi terbesar berada pada jabatan fungsional. Jabatan struktural hanya sekitar lima persen dari total ASN.
"Artinya peluang karier ASN sebenarnya lebih terbuka luas di jabatan fungsional, termasuk jabatan fungsional di bidang iptek seperti peneliti dan perekayasa," imbuhnya.
Menurut Aba, jabatan fungsional memiliki peran penting sebagai fondasi utama dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di lembaga pemerintah. Di BRIN, misalnya, pengembangan riset dan inovasi sangat bergantung pada keberadaan peneliti dan perekayasa yang menjadi tulang punggung organisasi.
Saat ini juga tengah dilakukan penataan kebutuhan SDM ASN, termasuk melalui penyusunan postur ASN di BRIN untuk melihat komposisi kebutuhan pegawai secara lebih proporsional. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan tenaga ahli pada bidang tertentu, termasuk tenaga nuklir, dapat direncanakan secara lebih sistematis dalam jangka menengah.
Aba menjelaskan, "Postur ini nanti akan menentukan berapa kebutuhan SDM, misalnya tenaga nuklir. Kalau kebutuhannya seribu, maka akan dikunci dalam *grand design* pemenuhan SDM selama lima tahun."
Selain melalui rekrutmen baru, pengisian kebutuhan SDM juga dapat dilakukan melalui skema mobilitas talenta ASN, yakni dengan memanfaatkan pegawai yang memiliki kompetensi relevan untuk berpindah ke bidang atau jabatan yang dibutuhkan.
Aba menggarisbawahi, penguatan manajemen talenta menjadi kunci agar SDM iptek di lembaga pemerintah dapat berkembang sekaligus bertahan dalam jangka panjang. "Talenta-talenta di bidang iptek perlu dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, hingga manajemen kariernya," tandasnya.
