Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berencana memanggil asosiasi pengusaha logistik guna membahas standarisasi biaya distribusi yang kian membebani pelaku usaha domestik. Langkah ini diambil usai pertemuan resmi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/5/2026).
Rencana pertemuan lanjutan tersebut bertujuan untuk memetakan kendala teknis di lapangan serta mencari formulasi agar harga produk dalam negeri tetap kompetitif di pasar nasional. Persoalan mahalnya ongkos kirim antarpulau menjadi fokus utama dalam agenda koordinasi ini.
Dilansir dari Detik Finance, keluhan terkait tingginya biaya logistik mulanya disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia, Fera Umbara. Ia menekankan bahwa Harga Pokok Penjualan (HPP) pengusaha lokal sulit bersaing akibat beban pengiriman.
"Kita punya HPP kan selalu kalah gitu ya. Karena kita kan negara kepulauan. Kalau biaya logistik kita mahal. Ada solusi apa ya supaya maksudnya mungkin kita punya harga bisa lebih bersaing?" ujar Fera Umbara, Ketua Umum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia.
Merespons hal tersebut, Budi Santoso mengakui bahwa struktur geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan besar bagi sektor logistik. Kondisi ini semakin dipersulit oleh fluktuasi harga minyak dunia dan dampak krisis ekonomi global.
Menurut Budi, kenaikan biaya tidak hanya terjadi pada komponen distribusi, tetapi juga pada pengadaan bahan baku impor. Hal ini kemudian menciptakan efek domino terhadap harga jual produk jadi di tingkat konsumen.
Pemerintah menyatakan bahwa perbaikan ekosistem logistik merupakan prioritas yang memerlukan masukan teknis dari para pelaku industri. Budi menegaskan pihaknya perlu mendalami hambatan spesifik yang menyebabkan ketidakefisienan jalur distribusi selama ini.
Diskusi mendalam antara Kementerian Perdagangan dan para pemangku kepentingan dijadwalkan berlangsung di kantor Kemendag dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menekan biaya operasional logistik nasional.