CEO Palantir Alex Karp menyatakan dukungan terhadap aksi kekerasan dan potensi legalisasi kejahatan perang Amerika Serikat sebagai peluang pasar baru pada Sabtu (2/5/2026). Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara pada acara yang diselenggarakan oleh New York Times.
Karp menyoroti operasi militer Amerika Serikat di Karibia yang melibatkan serangan udara terhadap kapal-kapal kecil. Dilansir dari Detik iNET, operasi yang dijalankan pemerintahan Donald Trump tersebut dilaporkan telah menewaskan 83 warga sipil Amerika Selatan dalam 21 misi publik.
Meskipun pakar hukum menilai tindakan tersebut melanggar konstitusi, Karp melihat celah keuntungan jika serangan terhadap warga sipil dianggap konstitusional. Ia mengeklaim bahwa semakin presisi sebuah serangan dibutuhkan, maka semakin besar ketergantungan militer pada produk teknologinya.
"Sebagian dari alasan mengapa saya menyukai pertanyaan ini adalah, semakin Anda ingin membuatnya (serangan tersebut) konstitusional, dan semakin Anda ingin menjadikannya presisi, maka semakin Anda akan membutuhkan produk saya," ujar Alex Karp, CEO Palantir.
Perusahaan penyedia platform pengawasan AI ini memiliki sejarah kemitraan bernilai miliaran dolar dengan lembaga kontroversial. Palantir diketahui bekerja sama dengan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) serta Pasukan Pertahanan Israel (IDF) setiap tahunnya.
Dalam surat kepada pemegang saham awal tahun ini, Karp mengutip pemikiran Samuel Huntington tentang keunggulan kekerasan yang terorganisir. Ia memposisikan kekuatan militer sebagai instrumen utama yang menentukan kebenaran dalam peradaban Barat.
Karp juga menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung operasional ICE dalam pengawasan imigran. Ia menyatakan akan menggunakan pengaruhnya untuk memastikan Amerika Serikat tetap memiliki kebijakan yang skeptis terhadap migrasi internasional.
