Program makan bergizi gratis (MBG) diklaim mampu memicu pergerakan ekonomi di berbagai daerah, dengan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima dana rata-rata Rp 1 miliar setiap bulannya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan contoh di Jawa Barat yang memiliki sekitar 5.000 SPPG. Kondisi ini menciptakan perputaran dana hingga Rp 5 triliun setiap bulan.
Dadan menjelaskan, satu SPPG rata-rata menerima Rp1 miliar per bulan. Jika di Jawa Barat ada 5.000 SPPG, maka uang yang beredar mencapai Rp5 triliun per bulan. "Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah," kata Dadan, Kamis kemarin.
Sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui virtual account yang terhubung dengan SPPG di seluruh Indonesia.
Menurut Dadan, 93 persen dana BGN langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account ke 25.574 SPPG di seluruh Indonesia. Program ini sekaligus mewujudkan pemerataan pengiriman uang di berbagai daerah.
Dadan menegaskan bahwa program MBG dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal. Pemenuhan kebutuhan pangan diharapkan berasal dari produksi daerah sekitar, membuka peluang bagi petani, pelaku usaha, dan industri pangan lokal.
Dadan menyoroti peran penting SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari tenaga operasional hingga ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.
Dadan berharap terjadi pergerakan ekonomi sirkular di daerah. "Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut," jelasnya.
Untuk memastikan program berjalan optimal, tenaga ahli gizi ditempatkan di setiap SPPG. Mereka direkrut dari wilayah setempat agar pemenuhan gizi sesuai dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal.
