Pemerintah menempatkan Danantara sebagai salah satu instrumen utama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui lembaga ini, diharapkan aliran investasi dapat didorong secara signifikan, meski tantangan global turut membayangi upaya tersebut, terutama pasca pecahnya konflik di Timur Tengah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan pihaknya terus menganalisis potensi investasi di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Menurutnya, setiap dinamika yang terjadi di kancah global tidak hanya menghadirkan risiko, tetapi juga membuka peluang baru bagi Indonesia, seperti diberitakan oleh Detik Finance.
Pernyataan ini disampaikan Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 4 Maret 2026 lalu. "Setiap kejadian kita bisa melihat dari angle yang berbeda. Apakah ini justru membuat ada opportunity baru baik dari segi investasi, perdagangan, kita selalu melakukan pengkajian dampak-dampaknya secara keseluruhan," ujar Rosan.
Pemerintah, lanjut Rosan, senantiasa mengevaluasi situasi global dari beragam sudut pandang. Koordinasi erat antar kementerian juga terus digiatkan untuk memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian dunia. Ia menekankan bahwa investasi memegang peranan krusial dalam perekonomian nasional, menjadikan penguatan iklim usaha sebagai prioritas utama.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga disiplin fiskal, memacu ekspor, dan memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis. Dalam konteks langkah antisipasi, pembahasan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian teknis dan lembaga terkait, guna memperhitungkan secara matang seluruh skenario dampak, baik jangka pendek maupun menengah. "Yang pasti kita kaji itu semua, mungkin dalam hal ini dari segi investasi, ketahanan ekonomi dan lain-lain," jelasnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya juga menggarisbawahi upaya pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, percepatan investasi juga perlu ditopang oleh peran Danantara dan sektor swasta.
"Supaya percepatan investasi ke depan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga ditopang oleh penguatan peran swasta dan Danantara Indonesia sebagai Sovereign Wealth Fund," tutur Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 September 2025 lalu.
Indonesia menargetkan perolehan investasi sebesar Rp 6.950 triliun pada tahun 2025. Dari angka tersebut, Danantara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diproyeksikan menjaring investasi Rp 380 triliun, pemerintah Rp 490 triliun, dan swasta Rp 6.080 triliun.
Proyeksi investasi dari Danantara diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2026, target investasi Danantara naik menjadi Rp 720 triliun, sementara pemerintah melalui APBN ditargetkan Rp 530 triliun, dan swasta Rp 6.200 triliun. Peningkatan ini berlanjut pada 2027, di mana Danantara menargetkan Rp 770 triliun, pemerintah Rp 600 triliun, dan swasta Rp 6.800 triliun.
Target investasi Danantara bahkan lebih tinggi pada 2028, mencapai Rp 860 triliun, dengan pemerintah Rp 640 triliun, dan swasta Rp 7.500 triliun. Pada tahun 2029, target investasi Danantara diproyeksikan mencapai Rp 980 triliun, pemerintah Rp 710 triliun, dan swasta Rp 8.300 triliun. Realisasi investasi Indonesia secara keseluruhan pada tahun tersebut ditargetkan mencapai Rp 10.000 triliun. "Ke depan diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta," tambah Purbaya kala itu.
