Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan kategori Mitra Pengelolaan PNBP USO dengan Akuntabilitas Terbaik dalam ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 di Hotel Sultan, Jakarta, pada Jumat (17/4/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas transparansi dan efektivitas institusi dalam mengelola dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Universal Service Obligation (USO) sektor telekomunikasi. Sebagaimana dilansir dari Detik iNET, prestasi ini menyoroti komitmen tinggi dalam tata kelola keuangan negara untuk mendukung infrastruktur digital.
Dana USO yang dikelola tersebut merupakan pilar utama pembiayaan program konektivitas yang dijalankan oleh BAKTI Komdigi. Fokus utama penggunaan anggaran ini adalah penyediaan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh wilayah Indonesia.
Secara teknis, PNBP dari kontribusi USO dihimpun melalui persentase pendapatan kotor para penyelenggara layanan telekomunikasi. Alokasi dana ini mencakup berbagai proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah tanpa sinyal (blank spot) dan penguatan jaringan tulang punggung komunikasi.
"Akuntabilitas dalam pengelolaan dana USO menjadi faktor krusial agar setiap rupiah yang dihimpun benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Komdigi. Penegasan tersebut disampaikan guna memastikan dana menjangkau daerah yang selama ini belum tersentuh konektivitas memadai.
Acara Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang diselenggarakan oleh detikcom bersama BAKTI Komdigi ini memberikan penghargaan pada 13 kategori berbeda. Penerima apresiasi melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, institusi pelayanan publik, hingga komunitas dan individu yang berperan dalam literasi teknologi.
Pencapaian yang diraih oleh Kanwil DJPb DKI Jakarta ini sekaligus mempertegas peran Kementerian Keuangan dalam ekosistem transformasi digital nasional. Pengelolaan dana yang akuntabel diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses informasi dan pertumbuhan ekonomi digital di pelosok negeri.
