Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, mendesak pemerintah untuk segera mempercepat implementasi Compressed Natural Gas (CNG) sebagai langkah strategis menekan angka impor LPG pada Rabu (29/4/2026). Upaya ini dipandang krusial mengingat tingginya ketergantungan energi nasional terhadap pasokan luar negeri.
Ketergantungan terhadap impor LPG saat ini tercatat masih menyentuh angka 80 persen dari total kebutuhan nasional. Dilansir dari Detik Finance, kondisi tersebut mendorong perlunya solusi transisi yang lebih fleksibel dibandingkan pembangunan jaringan gas (jargas) yang memakan waktu lama.
"CNG ini bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Kita punya sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana kita distribusikan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha," ujar Yulisman, Anggota Komisi XII DPR RI.
Pemanfaatan gas alam domestik melalui skema CNG dinilai jauh lebih efisien secara ekonomi bagi negara. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini tertekan oleh subsidi energi LPG impor.
Penerapan teknologi virtual pipeline atau pipa virtual sangat relevan untuk daerah yang kaya potensi gas namun belum terjangkau pipa fisik. Wilayah seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan diidentifikasi sebagai lokasi percontohan yang sangat potensial bagi sektor industri maupun rumah tangga.
Yulisman menyoroti keberhasilan negara lain seperti Argentina, India, dan Pakistan dalam mengelola gas domestik mereka secara optimal. Keberhasilan negara-negara tersebut menjadi rujukan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal dapat memperkuat kedaulatan energi sebuah bangsa.
Pengembangan CNG kini ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar ketahanan energi nasional. Rencana ini akan berjalan beriringan dengan program hilirisasi energi lainnya, termasuk gasifikasi batubara dan percepatan pembangunan infrastruktur gas perkotaan.
