Di tengah lonjakan harga minyak dampak dari konflik di Timur Tengah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan efisiensi anggaran. Kali ini, target penghematan yang diincar mencapai angka Rp 80 triliun.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa upaya efisiensi ini menyasar seluruh kementerian dan lembaga (K/L). "Itu bagian dari semua (kementerian dan lembaga), saya sisir," kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penghematan sebesar Rp 80 triliun ini berasal dari peninjauan kembali belanja negara yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Purbaya meyakinkan bahwa masih terdapat ruang untuk efisiensi tanpa perlu khawatir. "Ya sekitar segitu (Rp 80 triliun), itu belanja saja, (dari hasil penyisiran) iya. Jadi masih banyak ruangnya kan? Anda nggak usah takut," ucap Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan secara bertahap. Penghematan ini diperoleh dari sejumlah anggaran K/L yang dianggap kurang prioritas, seperti anggaran kedinasan.
Dengan adanya efisiensi ini, pemerintah memastikan bahwa batas defisit APBN tidak akan melebihi 3%, sesuai dengan yang telah diantisipasi sebelumnya.
Purbaya menegaskan, "Kan tahap satu, tahap dua, tahap tiga, kita jalankan nanti. Yang jelas anggarannya sudah clear, jadi APBN saya bisa dikendalikan, nggak tembus 3%."
