Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga saat ini belum melakukan perubahan kebijakan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara dan nikel untuk tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas harga batu bara dan nikel di pasar. Pengendalian pasokan menjadi kunci agar harga tidak mengalami penurunan akibat kelebihan produksi.
"Yang jelas bahwa dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri ESDM. Tadi sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden, sambil kita melihat perkembangan," kata Bahlil dalam keterangan yang diunggah Sekretariat Presiden, Kamis (26/3/2026).
Menurut Bahlil, potensi relaksasi izin untuk tambahan produksi tetap ada, namun akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, dengan mempertimbangkan perkembangan harga pasar.
Penambahan produksi akan dilakukan bertahap jika harga tetap stabil. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Kementerian ESDM sebelumnya telah memangkas target produksi nikel dalam RKAB 2026 menjadi 250-260 juta ton, sesuai dengan kapasitas produksi smelter. Sementara itu, produksi batu bara diturunkan menjadi 600 juta ton.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan opsi peningkatan produksi batu bara dan nikel dalam RKAB. Optimalisasi penerimaan negara menjadi salah satu alasannya, terutama dengan adanya potensi kenaikan harga komoditas akibat disrupsi distribusi energi global.
"Kemudian juga terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit," papar Airlangga usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pekan lalu.
