Perang di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor energi di berbagai negara. Filipina telah mendeklarasikan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM).
Langkah Filipina menetapkan status darurat energi nasional diambil karena negara tersebut sangat bergantung pada impor minyak bumi. Pemerintah Filipina segera membentuk komite khusus untuk mengamankan pasokan, distribusi, serta ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian, dan kebutuhan pokok lainnya.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., menyatakan bahwa deklarasi ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tujuannya adalah mengatasi potensi risiko akibat gangguan pasokan energi global dan dampaknya pada ekonomi domestik.
Deklarasi yang berlaku selama satu tahun ini memberikan wewenang kepada pemerintah Filipina untuk meningkatkan pembelian bahan bakar dan produk minyak bumi, serta melakukan pembayaran di muka jika diperlukan.
Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, mengungkapkan bahwa saat ini Filipina memiliki stok bahan bakar yang cukup untuk sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Pemerintah berupaya membeli tambahan 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara untuk meningkatkan cadangan.
Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bangladesh mengalami antrean panjang dan kekacauan akibat terbatasnya pasokan BBM. Masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.
Asosiasi Pemilik SPBU Bangladesh mendesak peningkatan keamanan di SPBU dan mengancam akan menghentikan pasokan BBM. Mereka meminta pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi situasi ini.
Menurut India Times, perusahaan minyak yang memasok bahan bakar di bawah Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) dinilai tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan harian.
Kondisi ini memicu ketegangan antara petugas SPBU dan pelanggan yang merasa frustrasi. Pihak asosiasi menyatakan keprihatinannya atas masalah keamanan dalam sistem distribusi BBM.
Asosiasi Pemilik SPBU Bangladesh juga menyoroti bahwa pemerintah terkesan mengabaikan masalah keamanan dalam sistem distribusi BBM. Situasi ini mencerminkan adanya salah urus dan kurangnya tanggung jawab.
Beberapa pengendara sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) bahkan mengancam akan membakar SPBU. Massa memaksa SPBU untuk buka pada dini hari dan mengambil BBM dalam jumlah besar tanpa membayar.
Asosiasi menambahkan, insiden semacam itu mengancam pemilik SPBU di seluruh negeri karena tidak adanya jaminan keamanan. Bersamaan dengan kelangkaan bahan bakar, kurangnya keamanan yang disediakan negara telah memperburuk krisis.
