Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keputusan ini menjamin bahwa harga BBM jenis tersebut tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini diambil di tengah gejolak harga minyak mentah global yang melonjak akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Anggota DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang menjabat sebagai Ketua Komisi XI, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat. Ia juga mendorong masyarakat untuk mengapresiasi kebijakan tersebut.
Misbakhun menjelaskan, kalkulasi mengenai kemampuan negara dalam menanggung subsidi telah dilakukan. Angka rata-rata harga minyak dunia sebesar US$100 dianggap masih dalam batas toleransi tanpa perlu menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini memungkinkan harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat, dengan risiko kenaikan ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui skema subsidi.
Menurutnya, seperti dilansir dari Detik Finance, jika pemerintah tidak menanggung subsidi ini, harga BBM di Indonesia bisa melonjak drastis, menyamai atau bahkan melebihi harga di negara tetangga seperti Singapura yang mencapai puluhan ribu rupiah. Sedangkan di Indonesia, harga masih berada di kisaran belasan ribu rupiah.
Misbakhun juga mengungkapkan keheranannya terhadap pihak-pihak yang melontarkan kritik atas keputusan pemerintah ini. Padahal, jika harga BBM dinaikkan, dampak negatif terhadap perekonomian nasional dinilai akan sangat signifikan.
Ia menambahkan, "Pemerintah enggak naikin pun disalahin, pemerintah ini bodoh katanya, ada yang bilang begitu. Dunia naikin, Indonesia enggak naikin. Loh pemerintah ambil alih beban rakyatnya kok disalahin. Kalau ikutin mekanisme pasar, ya kasihan rakyatnya."
Salah satu dampak paling berbahaya dari kenaikan harga BBM adalah potensi inflasi tinggi. Inflasi yang melonjak akan langsung memukul daya beli masyarakat dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
