Konflik yang berkelanjutan di Timur Tengah memicu potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Lonjakan harga minyak dunia sebesar 10% setelah Iran menutup Selat Hormuz menjadi penyebab utama kekhawatiran ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa gejolak di Iran dan negara sekitarnya akan secara langsung memengaruhi rantai pasok minyak global. Saat ini, harga minyak mentah telah mencapai US$ 80 per barel.
Menanggapi situasi ini, Airlangga mengakui adanya kemungkinan kenaikan harga BBM, serupa dengan kondisi saat perang Ukraina berlangsung.
"Otomatis akan naik, sama seperti saat perang Ukraina kan naik," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Eskalasi konflik dipicu oleh serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran sejak Sabtu, yang kemudian dibalas oleh Iran. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran semakin memperburuk keadaan, menghambat pasokan energi minyak dan gas ke seluruh dunia.
Di tengah konflik yang memanas, Airlangga menyebutkan bahwa AS dan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) berupaya meningkatkan kapasitas produksi mereka. Sumber Reuters pada Minggu (1/3/2026) menyatakan bahwa OPEC+ akan membahas peningkatan produksi sebesar 411.000 barel per hari atau lebih, melebihi perkiraan awal sebesar 137.000 barel per hari.
"Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya," tambah ia.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, kata Airlangga.
Perang ini tidak hanya berdampak pada harga BBM, tetapi juga sektor logistik dan pariwisata dalam negeri. Ketegangan ini memicu dampak serius pada jalur perdagangan global, jelas Airlangga.
"Ya pertama yang terganggu kan pasti supply minyak, yang kedua transportasi logistik, dan yang ketiga tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu," ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, dampak terhadap ekspor akan sangat bergantung pada durasi konflik.
"Ya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh," tambah Airlangga.
Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah telah mengamankan pasokan minyak dari luar Timur Tengah, termasuk dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini sejalan dengan kerjasama yang telah dijalin Pertamina dengan perusahaan energi AS seperti Chevron dan Exxon untuk memastikan keamanan stok dalam negeri.
"Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan supply dari non middle east, misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain," katanya.
