Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, khususnya akibat konflik yang terjadi, seperti dilansir dari Detik Finance.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, M. Sarmuji, menilai langkah ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Menurut Sarmuji, situasi geopolitik saat ini telah memicu krisis dan lonjakan harga energi di banyak negara.
"Dalam kondisi seperti sekarang, bisa tidak naik harga, khususnya BBM subsidi, itu sudah merupakan perjuangan yang tidak mudah. Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat dengan menjaga daya beli di tengah tekanan global," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis pada Selasa (31/3/2026).
Sarmuji juga menyampaikan harapannya agar konflik geopolitik dapat segera berakhir, sehingga tekanan terhadap harga minyak dapat mereda. Stabilitas harga energi global dianggap penting untuk menghindari beban lebih lanjut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Stabilitas harga BBM memiliki dampak berantai yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dampak tersebut terutama terasa dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan menahan biaya logistik agar tidak melonjak tajam. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ini dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Pemerintah didorong untuk memperkuat strategi mitigasi risiko energi. Hal ini mencakup optimalisasi cadangan energi nasional dan diversifikasi sumber energi. Peningkatan efisiensi distribusi BBM juga dianggap krusial agar subsidi dapat tepat sasaran.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan subsidi dan kompensasi energi perlu ditingkatkan. Tujuannya adalah memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan setiap kebijakan yang diambil. Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan akan terus mendukung dan melakukan pengawasan konstruktif.
Sarmuji menambahkan bahwa tantangan di sektor energi akan tetap dinamis di masa depan. Konsistensi kebijakan dan kecepatan respons pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi situasi tersebut. Dukungan dan pengawasan ini diharapkan dapat memastikan kebijakan energi nasional selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
