Lonjakan harga minyak dunia memicu potensi tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia. Kenaikan harga minyak global sekitar 8 persen, mencapai USD92 per barel, menimbulkan kekhawatiran terhadap meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai skenario kebijakan untuk menjaga defisit fiskal di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa, menyampaikan bahwa diskusi kebijakan saat ini berfokus pada dua opsi utama. Opsi tersebut adalah penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi atau rasionalisasi belanja negara. Kenaikan harga minyak mentah berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi energi melampaui asumsi awal dalam APBN.
Jessica menegaskan, "Meski penyesuaian harga bahan bakar dapat membantu mengurangi tekanan terhadap fiskal, kebijakan tersebut berisiko memunculkan dampak lanjutan terhadap perekonomian. Biaya transportasi dan logistik yang meningkat berpotensi menekan daya beli masyarakat."
Konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Kenaikan harga energi juga berpotensi memicu tekanan inflasi dalam jangka pendek.
Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan dan sempat menyentuh level Rp16.906 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah terjadi seiring meningkatnya ketidakpastian global, terutama di tengah penguatan indeks dolar AS (DXY) yang berada di kisaran 99.
Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat turut memperburuk sentimen pasar. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik ke level 6,60 persen pada akhir pekan lalu. Premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) lima tahun berada di sekitar 85 basis poin.
Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun relatif stabil di kisaran 4,14 persen. Stabilitas tersebut terjadi meskipun harga minyak terus meningkat selama tujuh hari sejak memanasnya konflik Iran, terutama setelah mantan Presiden AS Donald Trump menyampaikan tuntutan penyerahan tanpa syarat kepada Iran.
Pemerintah juga memiliki ruang untuk melakukan penataan ulang prioritas anggaran. Efisiensi belanja serta pengalihan anggaran ke program yang memiliki dampak ekonomi lebih besar dapat menjadi pilihan untuk menjaga kredibilitas fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Langkah tersebut mencerminkan dilema kebijakan yang dihadapi pemerintah, yaitu menjaga disiplin fiskal sekaligus mempertahankan permintaan domestik di tengah tekanan eksternal dari lonjakan harga komoditas.
Bank Indonesia (BI) terus menjaga stabilitas pasar keuangan. Dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terbaru, bank sentral menyerap likuiditas sebesar Rp5,5 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 69 persen dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp18 triliun.
Total penawaran dalam lelang tercatat Rp16,2 triliun, dengan minat investor terbesar pada tenor 12 bulan yang mencapai Rp2,1 triliun.
Permintaan yang lebih terbatas terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil sekitar 10 hingga 20 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata imbal hasil tertimbang tercatat sebesar 5,1 persen untuk tenor enam bulan, serta 5,2 persen untuk tenor sembilan bulan dan 12 bulan.
BI tetap menjalankan strategi penyerapan likuiditas secara bertahap untuk menjaga stabilitas pasar uang, sekaligus mempertahankan daya tarik SRBI sebagai instrumen penempatan dana jangka pendek.
Indeks dolar AS tercatat hanya naik sekitar 0,7 persen sejak awal tahun. Harga emas turun sekitar 2,3 persen dalam sepekan terakhir, meskipun masih mencatat kenaikan hampir 19 persen secara tahunan.
Kenaikan harga minyak meningkatkan risiko inflasi yang dapat mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Meningkatnya ketegangan geopolitik berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global yang pada akhirnya dapat mendorong bank sentral melonggarkan kebijakan moneternya.
Jessica menambahkan, "Secara domestik, kami melihat Bank Indonesia masih akan memprioritaskan stabilitas jangka pendek. Dengan kondisi tersebut, ruang penurunan suku bunga kebijakan pada 2026 diperkirakan masih terbatas, meskipun perkembangan geopolitik dan kondisi keuangan global tetap menjadi faktor yang akan terus dipantau."
