Kenaikan harga minyak dunia, dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, telah melampaui US$ 100 per barel. Kondisi ini mendorong permintaan agar pemerintah segera mengambil langkah antisipatif.
Pemerintah perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama kemampuan untuk mempertahankan subsidi energi, khususnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat.
Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan inflasi harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat.
"Kalau (harga energi subsidi) dinaikkan ini juga akan bawa dampak inflasi yang mungkin cukup tinggi, kemudian juga daya beli menurun, beban ratusan rakyat kecil semakin berat," terang Fahmy kepada detikcom, Senin (9/3/2026).
Fahmy menambahkan, kenaikan harga BBM menjelang mudik Lebaran akan sangat berisiko karena dapat menyebabkan inflasi ganda.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa kenaikan harga BBM dapat memicu resesi ekonomi di Indonesia.
Bhima memprediksi bahwa inflasi dapat mencapai 6-8% secara tahunan jika harga BBM naik akibat ketidakmampuan APBN menopang subsidi. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat menahan konsumsi, industri mengalami penurunan permintaan, dan potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Ujungnya PHK naik tajam di semua sektor termasuk industri manufaktur, dan perdagangan," ujar Bhima kepada detikcom.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan jumlah kelas menengah dan peningkatan jumlah masyarakat yang berada di garis kemiskinan, yang pada akhirnya memicu resesi ekonomi.
Bhima mengusulkan pengalihan anggaran dari program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih untuk menahan laju inflasi dan gejolak harga minyak dunia.
"Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM baik nonsubsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser dulu," sebut Bhima.
Celios memperkirakan bahwa sekitar Rp 340 triliun anggaran dapat dialokasikan dari proyek-proyek besar dan belanja tidak produktif pemerintah.
Fahmy Radhi menekankan bahwa pemerintah menghadapi pilihan dilematis antara menjaga daya beli masyarakat dan menahan anggaran untuk program prioritas. Namun, dalam kondisi saat ini, relokasi anggaran dinilai sebagai pilihan yang lebih baik untuk menahan harga BBM.
"Disarankan agar refocusing ya, anggaran yang besar, jadi tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi," pungkas Fahmy.
Fahmy memperkirakan harga minyak belum menunjukkan tanda-tanda penurunan karena konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Dengan harga minyak yang sudah mencapai US$ 110 per barel, potensi kenaikan hingga US$ 150 per barel masih terbuka. Pemerintah perlu segera mencari cara untuk menahan dampak kenaikan harga tersebut terhadap APBN, mengingat asumsi harga minyak dalam APBN ditetapkan pada US$ 70 per barel.
"Nah, karena hal ini fiskal kita itu sekarang bebannya amat berat gitu ya. Terutama untuk subsidi tadi gitu ya," kata Fahmy.
