Situasi sulit menimpa peternak ayam petelur rakyat di Indonesia, terutama di sentra produksi seperti Blitar, Jawa Timur. Harga telur di tingkat peternak dilaporkan anjlok signifikan pada 7 April 2026, menjadi Rp 21.000 hingga Rp 22.000 per kilogram, padahal biaya pakan tetap tinggi. Kondisi ini memicu kekhawatiran dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
M. Sarmuji, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, menyoroti ketidakseimbangan serius ini. Menurutnya, situasi tersebut sangat merugikan peternak dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pernyataan ini disampaikan Sarmuji dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (7/4/2026), dilansir dari Detik Finance.
Intervensi cepat dari pemerintah diperlukan sebagai solusi jangka pendek. Tanpa kebijakan responsif, sektor peternakan nasional yang berperan penting dalam ketahanan pangan berisiko semakin tertekan. Tekanan ini dapat memperlemah keberlangsungan usaha peternak rakyat.
Sarmuji mengusulkan agar pemerintah meningkatkan frekuensi penggunaan telur dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Harapannya, langkah ini dapat menambah permintaan telur di pasar selama satu hingga dua bulan ke depan, sehingga harga di tingkat peternak dapat kembali stabil dan lebih rasional.
"Program MBG bisa menjadi instrumen efektif untuk menyerap produksi telur peternak. Dengan peningkatan frekuensi menu telur, kita bisa membantu menyeimbangkan harga sekaligus memastikan program gizi berjalan optimal," kata Sarmuji.
Pihaknya mengaku telah menerima banyak keluhan dari peternak, khususnya di Blitar dan daerah produksi lainnya. Jumlah peternak ayam petelur yang besar membuat persoalan harga ini memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap masyarakat.
Fraksi Partai Golkar DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Ini penting untuk menjaga keseimbangan harga dan melindungi kelangsungan usaha para peternak ayam petelur rakyat di seluruh Indonesia.
