Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan sedikitnya 12 negara akan mengajukan permohonan pinjaman baru guna mengatasi lonjakan harga energi dan hambatan rantai pasok global pada Jumat (17/4/2026). Fenomena ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang menekan ketahanan fiskal berbagai negara anggota.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menjelaskan bahwa dampak peperangan tersebut berpotensi memicu kebutuhan pendanaan baru senilai US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar. Jumlah tersebut setara dengan Rp 343 triliun hingga Rp 859 triliun berdasarkan asumsi kurs Rp 17.181 per dolar AS.
"Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar yang dapat mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan," kata Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Lembaga keuangan internasional tersebut mencatat sejumlah negara di kawasan Afrika sub-Sahara telah mulai mengajukan permintaan bantuan. Meski demikian, IMF belum merinci daftar negara spesifik yang telah mengajukan komitmen tersebut demi menjaga kerahasiaan proses evaluasi.
Kepala Strategi IMF Christian Mummsen menyatakan angka kebutuhan pinjaman tersebut masih bersifat sementara dan berpeluang meningkat setelah pertemuan bilateral dengan para pejabat keuangan negara anggota. Saat ini, IMF juga belum membahas tambahan program pinjaman senilai US$ 8 miliar untuk Mesir meski ekonomi negara itu terdampak konflik.
Ancaman terhadap distribusi energi dunia semakin nyata dengan potensi penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pasokan global. IMF memperingatkan bahwa gangguan pasokan ini akan berdampak lebih dalam dalam beberapa pekan mendatang sehingga menekan angka pertumbuhan ekonomi dunia.
Akibat ketidakpastian tersebut, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi 3,1 persen, turun 0,2 poin persentase dari target sebelumnya. Inflasi global diprediksi melonjak ke level 4,4 persen dengan skenario terburuk pertumbuhan jatuh ke angka 2,5 persen jika harga minyak mencapai US$ 100 per barel.
Berbeda dengan tren global, Pemerintah Indonesia menyatakan tidak memerlukan bantuan dana dari IMF di tengah situasi krisis ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga dengan dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai melakukan pertemuan dengan Georgieva di Washington DC pada Selasa (14/4). Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengalami percepatan sejak akhir tahun lalu untuk meredam dampak guncangan harga minyak dunia.
