PT PP (Persero) Tbk (PTPP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum tengah mempercepat pembangunan Proyek Sekolah Rakyat Dharmasraya di Sumatera Barat yang mencatatkan progres fisik sebesar 6,981 persen pada Minggu (3/5/2026). Proyek strategis ini bertujuan untuk memeratakan akses fasilitas pendidikan di wilayah terpencil.
Realisasi pengerjaan tersebut dilaporkan telah melampaui target rencana awal sebesar 6,890 persen atau terdapat deviasi positif sebesar +0,091 persen. Capaian ini diraih di tengah tantangan logistik yang kompleks mengingat lokasi proyek berada di area dengan akses geografis yang cukup sulit.
Dilansir dari Detik Finance, nilai kontrak untuk pembangunan fasilitas pendidikan inklusif ini mencapai Rp244.320.885.000. Investasi besar ini dialokasikan untuk memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan skema kerja tiga shift dengan melibatkan 1.832 pekerja aktif di lapangan. Strategi ini diambil untuk memastikan target penyelesaian dapat dicapai lebih awal dari jadwal yang ditentukan.
"PTPP berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan Sekolah Rakyat Dharmasraya ini. Walaupun proyek berada di wilayah dengan tantangan geografis yang cukup tinggi, kami telah melakukan berbagai optimalisasi seperti percepatan pengadaan material, penyesuaian metode dan sequence pekerjaan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja di lapangan," ujar Joko Raharjo dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).
Manajemen PTPP menyatakan optimisme bahwa proyek tersebut dapat rampung pada 20 Juni 2026 mendatang. Selain fokus pada kecepatan, perusahaan tetap mengedepankan standar Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Pembangunan sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat secara jangka panjang. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat fondasi pendidikan melalui penyediaan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok Indonesia.
