Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada Selasa, 12 Mei 2026. Langkah ini dinilai strategis dalam menghadapi tantangan struktural dan perlambatan ekonomi global.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan bertahan di level 5 persen. Sebagaimana dilansir dari Medcom, dukungan terhadap energi bersih melalui insentif berkelanjutan menjadi kunci sumber pertumbuhan baru.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan I 2026. Nilai produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan tercatat mencapai Rp3.447,7 triliun pada periode tersebut.
"Infrastruktur kendaraan listrik yang memadai akan membuat masyarakat lebih yakin menggunakan mobil listrik karena didukung akses energi yang lebih murah dan mudah dijangkau," ujar Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef.
Menurut Indef, pemerataan infrastruktur pengisian daya tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen lokal, tetapi juga memperkuat daya tarik investasi. Investasi asing di sektor industri kendaraan listrik Indonesia telah menyentuh angka 2,73 miliar dolar AS dalam tiga tahun terakhir.
Esther menambahkan bahwa stabilitas makroekonomi saat ini masih terjaga dengan inflasi di kisaran 3 persen. Namun, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada posisi Rp17.000 per dolar AS yang memerlukan kewaspadaan dari otoritas terkait.
Sektor perbankan diharapkan tetap menjalankan fungsi intermediasi dan kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara target pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas sistem keuangan nasional.
Di sisi lain, penurunan permintaan global berisiko menekan sektor informal serta ekspor komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi melalui industri hijau dianggap sebagai investasi fiskal jangka panjang yang mendesak.
