Kabar baik bagi para penggemar K-Pop dan budaya Korea! Pemerintah Korea Selatan mengumumkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan asal Indonesia sebagai bagian dari upaya menarik 30 juta turis asing.
Indonesia mendapatkan status bebas visa ini secara percobaan, menjadi bagian dari langkah ambisius pemerintah Korea Selatan dalam merombak sektor pariwisata.
Kebijakan ini diumumkan dalam forum strategi pariwisata tingkat tinggi yang dipimpin oleh Presiden Lee Jae Myung. Paket kebijakan yang diperkenalkan meliputi pelonggaran aturan visa, perluasan rute bandara regional, dan penindakan tegas terhadap praktik harga tidak wajar.
Rapat Strategi Pariwisata Nasional ke-11 ini dihadiri oleh Perdana Menteri Kim Min-seok serta perwakilan dari 15 kementerian dan lembaga pemerintah. Kebijakan bebas visa ini berlaku khusus bagi wisatawan Indonesia yang bepergian dalam rombongan minimal tiga orang atau lebih.
Selain Indonesia, warga negara China dan negara-negara Asia Tenggara yang pernah berkunjung ke Korea Selatan sebelumnya akan mendapatkan kemudahan berupa visa multi-kunjungan yang berlaku selama lima tahun. Bahkan, bagi warga yang tinggal di kota-kota besar di negara-negara tersebut, masa berlaku visa dapat diperpanjang hingga 10 tahun.
Presiden Lee Jae Myung menekankan bahwa Korea Selatan memerlukan transformasi kualitatif dalam sektor pariwisatanya. "Tahun lalu, jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Korea mencapai rekor tertinggi yaitu 18,94 juta. Untuk mengantarkan era 30 juta wisatawan asing, kita membutuhkan transformasi besar dari pertumbuhan kuantitatif ke pertumbuhan kualitatif," kata Presiden Lee, dikutip dari The Chosun Daily, Jumat, 27 Februari 2026.
Pemerintah Korea Selatan juga menyoroti persebaran wisatawan yang timpang, di mana sebagian besar hanya terpusat di kawasan ibu kota. Untuk mengatasi hal ini, rute penerbangan internasional langsung ke bandara-bandara regional akan diperluas secara signifikan.
Proyek "30 Hwangnidan-gil" juga akan dikembangkan untuk memperkaya destinasi wisata di luar Seoul dengan konten bernilai tinggi. Di sektor akomodasi, Kementerian Kebudayaan akan mengambil alih pengawasan industri perhotelan dan memperkenalkan sistem sertifikasi kualitas penginapan.
Pemerintah berencana mengembangkan konsep "parador" ala Korea, yaitu mengubah rumah tradisional, kuil, dan desa budaya menjadi penginapan premium. Layanan homestay perkotaan yang sebelumnya hanya tersedia untuk wisatawan asing, kini akan dibuka untuk tamu domestik maupun internasional.
Selain akses dan akomodasi, pemerintah Korea Selatan juga mengumumkan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik harga yang tidak wajar. Pelaku usaha yang tidak menampilkan atau tidak menghormati harga yang sudah tercantum akan dikenai sanksi penangguhan operasional.
Presiden Lee menekankan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata harus dirasakan merata oleh seluruh daerah. Dalam forum tersebut, pelaku industri pariwisata turut menyuarakan masukan.
Manajer cabang Korea dari agen perjalanan daring Jepang Rakuten Travel, Seo Tae-seok, menyoroti keterbatasan transportasi umum di kota-kota kecil di luar Seoul. "Ada permintaan untuk wisata ke kota-kota kecil, tetapi transportasi umum sangat tidak nyaman. Jika bus wisata kota yang dioperasikan pemerintah daerah bisa saling terhubung, wisatawan bisa berpindah antar kota dengan jauh lebih mudah," jelas Seo Tae-seok.
Direktur Hanatour, Song Mi-sun, menyoroti ketimpangan akses pasar antara agen perjalanan Korea dan China. Ia mendorong pemerintah membuka lebih banyak ruang bagi pelaku industri pariwisata Korea agar bisa bersaing langsung di pasar Tiongkok. "Agen perjalanan China aktif beroperasi di Korea, sementara perusahaan Korea justru kesulitan masuk ke pasar China. Kami meminta agar hambatan masuk diturunkan sehingga kami bisa langsung menarik wisatawan China, bukan hanya menunggu mereka datang sendiri," ujar Song Mi-sun.
