Potensi gejolak geopolitik, seperti penutupan Selat Hormuz, menjadi peringatan krusial bagi Indonesia agar tidak terjebak dalam ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Momen ini mendesak Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, khususnya pada sektor transportasi, sebagai langkah strategis untuk ketahanan energi nasional.
Strategi utama untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui percepatan transisi ke kendaraan listrik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, yang melihat kendaraan listrik sebagai kunci mengurangi ketergantungan pada impor BBM, seperti dilansir dari Detik Finance.
"Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).
Meski demikian, akselerasi transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Andi menyoroti bahwa percepatan ini akan sulit terwujud tanpa partisipasi aktif dari pelaku industri otomotif yang telah lama beroperasi di Tanah Air.
Menurut Andi, selama ini fokus pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung hanya pada hilirisasi di sektor hulu, seperti produksi nikel dan baterai. Namun, upaya ini belum diimbangi dengan percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir.
"Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia," timpalnya.
Peralihan ke kendaraan listrik juga harus dibarengi dengan perbaikan sektor hulu. Andi menekankan prinsip "cepat tapi tidak sembrono" dalam dunia otomotif. Ini berarti percepatan produksi kendaraan listrik mesti diiringi komitmen dan upaya nyata untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam secara ketat, guna mencegah timbulnya masalah baru.
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral krusial seperti nikel. Langkah ini mencakup perlindungan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
