Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi rincian teknis terkait rencana impor Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak mentah, dan LPG dari Rusia pada Rabu, 15 April 2026. Langkah strategis ini dilakukan guna menjamin ketersediaan pasokan energi nasional di tengah dinamika pasar global.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa tim teknis pemerintah saat ini berada di Rusia untuk merampungkan skema kerja sama tersebut. Dilansir dari Detik Finance, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin.
"Jadi, sekarang tim di Rusia pun ada tim yang sedang menyiapkan teknisnya. Jadi, skemanya seperti apa. Kita belum sampai ke volume, tapi paling tidak Rusia mau kerja sama crude, BBM, LPG itu udah bagus," kata Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM.
Selain pengiriman pasokan komoditas energi, Rusia juga menyatakan minat untuk memperluas kolaborasi pada pengembangan fasilitas penyimpanan minyak mentah (storage crude). Proyek penyimpanan ini direncanakan berjalan secara terpisah dari proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban yang melibatkan Pertamina dan Rosneft.
Kementerian Energi Rusia mengonfirmasi bahwa pihak Indonesia telah mengajukan permintaan resmi untuk pasokan produk minyak bumi secara sistemik. Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilyov, menyatakan bahwa kedua negara sedang menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Kerja sama ini diproyeksikan memberikan kepastian pasokan energi bagi Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan mekanisme pasar spot. Hingga saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penyusunan kontrak sistemik sebelum melangkah pada penetapan volume pengiriman secara mendetail.
