Pemerintah Indonesia dan Jepang baru saja menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi hijau dan memperkuat ketahanan energi nasional. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Ryosei Akazawa.
Kerja sama ini direncanakan meliputi berbagai bidang, termasuk pengembangan energi nuklir, ekspor LNG, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai bahwa kesepakatan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengembangkan energi bersih berbasis teknologi maju.
"Dari sisi teknis dan ekonomi, Indonesia sebenarnya sudah berencana mengembangkan PLTN sejak era 1960-an. MoU ini menunjukkan ada langkah maju, meskipun jalan menuju realisasinya masih panjang," kata Hendry dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).
Menurut Hendry, kolaborasi dengan Jepang membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengakselerasi penguasaan teknologi energi baru, khususnya nuklir, yang selama ini terkendala biaya investasi dan transfer teknologi. Ia juga menyoroti potensi keuntungan besar dari kerja sama ini, terutama mengingat kekayaan sumber daya mineral Indonesia.
"Indonesia memiliki sekitar 43 persen cadangan nikel dunia, serta cadangan bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang. Ini menjadi modal kuat untuk hilirisasi dan pengembangan industri energi hijau," ujar Hendry.
Hendry menambahkan bahwa kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pasokan energi, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, mulai dari peningkatan efisiensi produksi hingga penciptaan lapangan kerja.
Namun, Hendry mengingatkan agar implementasi kerja sama ini dipastikan berjalan optimal, terutama dalam hal alih teknologi, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Ia juga menekankan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam pengembangan energi nuklir.
"Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain, termasuk dari kasus Fukushima, sehingga bisa langsung mengadopsi teknologi yang lebih aman tanpa mengulang kesalahan masa lalu," pungkas Hendry.
