Indonesia Kaji Efisiensi Energi Imbas Harga Minyak Global 9 Maret 2026

Pemerintah Indonesia mengkaji langkah efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Menteri ESDM sebut percepatan B50 dan E20 jadi opsi.

Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik internasional mendorong negara-negara pengimpor minyak mencari cara untuk melakukan penghematan energi. Filipina, misalnya, mengambil langkah dengan memangkas jam kerja dan memberlakukan work from home (WFH) untuk mengurangi konsumsi BBM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan berbagai opsi efisiensi energi, namun belum berencana mengurangi jam kerja.

"Kita lagi melakukan exercise, apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Bahlil, efisiensi energi penting untuk menyelamatkan keuangan negara dan mengoptimalkan pemanfaatan energi yang ada.

Salah satu langkah antisipasi lonjakan harga BBM yang sedang diupayakan pemerintah adalah percepatan program biodiesel hingga campuran 50% (B50) dan penerapan E20 (etanol). Bahlil menjelaskan bahwa langkah ini akan lebih ekonomis jika harga minyak mentah dunia melampaui 100 USD per barel.

"Kemudian kita akan mempercepat penerapan E20, etanol. Karena kalau harga minyaknya fosil bisa melampaui 100 USD per barrel, maka itu lebih murah. Kita akan blending untuk diesel itu antara B0 dengan B40 sekarang menjadi B50," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pengendalian energi dalam waktu dekat, Bahlil menekankan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan energi yang cukup selama periode Ramadan dan Lebaran.

"Kita pikir hari raya aja dulu ya. Hari raya aman, itu dulu yang paling penting," katanya.

Pemerintah Filipina sendiri akan menerapkan pengurangan jam kerja kantor menjadi empat hari sebagai upaya penghematan energi akibat kenaikan harga bahan bakar global yang dipicu ketegangan di Timur Tengah.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan jam kerja ini bersifat sementara dan tidak berlaku untuk layanan darurat seperti polisi, petugas pemadam kebakaran, dan lembaga lain yang memberikan layanan garda depan kepada masyarakat. Ia juga menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah untuk mengurangi penggunaan listrik dan biaya bahan bakar sebesar 10-20%.

Marcos juga melarang sementara semua perjalanan dan kegiatan pemerintah yang tidak penting, seperti studi banding, kegiatan membangun tim, atau pertemuan yang dapat dilakukan secara daring.

"Semua perjalanan dan kegiatan pemerintah yang tidak penting juga dilarang sementara, seperti studi banding, kegiatan membangun tim, atau pertemuan yang dapat dilakukan secara daring," kata Marcos dikutip dari Bloomberg, Sabtu (7/3/2026).

Filipina mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya, sehingga sangat rentan terhadap dampak perang di Iran yang dapat memicu inflasi. Inflasi di Filipina telah mencapai level tertinggi dalam 13 bulan pada Februari.

"Saudara-saudaraku, kita tidak tahu kapan kekacauan di Timur Tengah akan berakhir. Kita adalah korban perang yang tidak kita pilih dan tidak kita inginkan. Kita tidak dapat mengendalikan perang, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita akan melindungi rakyat Filipina," ujarnya.

Para ekonom memandang Filipina sebagai salah satu negara di kawasan Asia-Pasifik yang paling rentan terhadap inflasi dan risiko pertumbuhan yang dipicu oleh konflik Timur Tengah.

"Negara ini cenderung mengalami dampak inflasi yang lebih kuat karena harga bahan bakar ritel lebih didorong oleh pasar dan subsidi terbatas," kata Deepali Bhargava, Kepala Riset Regional di ING Bank NV.

Recommended