Pemerintah Iran berencana menarik biaya kepada sejumlah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang memanfaatkan jalur kabel internet bawah laut di bawah perairan Selat Hormuz.
Rencana penarikan retribusi tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Iran sekaligus Korps Garda Revolusi Islam, Ebrahim Zolfaghari, melalui sebuah unggahan media sosial.
"Kami akan mengenakan biaya pada kabel internet," kata juru bicara militer Iran dan Korps Garda Revolusi Islam Ebrahim Zolfaghari dalam unggahannya, seperti dikutip dari ArsTechnica, Rabu (20/5/2026).
Dilansir dari Detik iNET, pernyataan singkat dari Zolfaghari tersebut belum merinci mekanisme penagihan ataupun penegakan hukum terkait proyek infrastruktur digital itu, mengingat sebagian besar rute kabel sebenarnya berada di wilayah perairan Oman.
Kendati demikian, media pemerintah Iran seperti Tasnim dan Fars mengulas lebih detail mengenai skema pengenaan biaya lisensi bagi perusahaan teknologi AS dalam pemanfaatan serta pemeliharaan jaringan kabel tersebut.
Berdasarkan proposal yang dirilis oleh Tasnim, kewajiban biaya lisensi ini menyasar perusahaan raksasa seperti Meta, Google, Amazon, dan Microsoft. Pihak Iran juga mengklaim memiliki hak untuk melakukan perbaikan sekaligus pemeliharaan pada kabel bawah laut itu.
Infrastruktur kabel internet bawah laut aktif yang membentang di Selat Hormuz mayoritas berfungsi menyalurkan koneksi bagi pengguna di kawasan negara Arab Teluk. Jalur ini mencakup jaringan Asia Africa Europe-1, FALCON, dan Gulf Bridge International Cable System.
Lembaga riset telekomunikasi TeleGeography mencatat bahwa beberapa titik dari jaringan kabel internet FALCON dan Gulf Bridge memang memotong wilayah perairan teritorial milik Iran. Di sisi lain, CNN melaporkan adanya ancaman dari media pemerintah Iran untuk merusak infrastruktur tersebut.
Meskipun ada potensi konflik di Selat Hormuz, TeleGeography menilai arus data internet antara Eropa dan Asia tidak menghadapi risiko kelumpuhan total. Hal ini dikarenakan mayoritas lalu lintas data global dialihkan melalui kabel di kawasan Laut Merah.
Namun, jalur alternatif di Laut Merah sendiri tidak luput dari kendala setelah mengalami kerusakan dalam beberapa tahun terakhir akibat durasi perbaikan yang lama serta gangguan dari pemberontak Houthi.
Kondisi ini memicu perusahaan teknologi Amerika Serikat dan negara Teluk untuk merancang jalur alternatif darat demi menghindari Selat Hormuz. Walau begitu, proyek darat ini menghadapi tantangan geopolitik karena harus melewati wilayah rawan konflik seperti Suriah, Irak, Sudan, dan Ethiopia.
