PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana mengambil alih tiga lokasi lahannya di Tanah Abang, Jakarta, yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga. Aset-aset tersebut akan dialokasikan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat.
Kabar mengenai rencana pengambilalihan lahan ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Dirinya menyampaikan hal tersebut usai meninjau lahan aset KAI di Jalan Kemukus Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat, pada Minggu (5/4/2026), dilansir dari Detik Finance.
Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa informasi tersebut diperoleh dari Direktur Utama Kereta Api dan Doni. Terdapat tiga lokasi lahan KAI di Tanah Abang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun masih dikuasai oleh pihak ketiga.
Ara menjelaskan bahwa langkah pengambilalihan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah.
"Habis ini kita mau lihat sana ya. Negara harus hadir dan ini buat kepentingan rakyat untuk program tiga juta rumah lokasinya di Tanah Abang," kata Ara.
Ia juga berencana untuk segera melakukan kunjungan kerja ke tiga lokasi lahan yang dimaksud. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam merealisasikan program perumahan rakyat.
Menteri PKP tersebut secara khusus meminta komitmen dari para Kepala BUMN dan Direktur Utama KAI agar berani dan tegas dalam mengambil langkah pengambilalihan aset negara ini.
"Dan saya tegaskan negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun, apalagi sudah punya kekuatan hukum yang tetap, apalagi ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya. Negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun ya. Jadi saya pastikan begitu. Pak Dirut punya nyali? Kalau nggak punya nyali berhenti aja jadi pengurus negara ini," tegas Ara.
Penegasan tersebut menekankan pentingnya mempertahankan aset negara, terutama untuk kepentingan masyarakat luas melalui program pembangunan perumahan. Negara tidak boleh kalah dalam menghadapi pihak-pihak yang menguasai aset secara tidak sah, terlebih jika aset tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dialokasikan untuk program strategis nasional.
