KAI Evaluasi 1.800 Perlintasan Sebidang Pasca-Kecelakaan Maut di Bekasi

PT KAI mengevaluasi 1.800 perlintasan sebidang dan menyiapkan anggaran Rp 4 triliun pasca-insiden maut di Stasiun Bekasi pada Senin (27/4/2026).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan evaluasi besar-besaran terhadap 1.800 titik perlintasan sebidang di seluruh Indonesia guna meningkatkan standar keselamatan perjalanan kereta api pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas insiden kecelakaan maut yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi pada Senin (27/4/2026) malam.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan ribuan titik perlintasan yang akan dibenahi secara bertahap mulai tahun ini. Fokus utama perbaikan akan menyasar lokasi-lokasi yang masuk dalam kategori prioritas satu karena tingkat kerawanan kecelakaan yang sangat tinggi.

Metode pembenahan pada setiap titik akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan lingkungan di sekitar perlintasan, seperti pemasangan pintu sistem otomatis maupun pembangunan jalan layang. Dilansir dari Detik Finance, evaluasi menyeluruh ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang.

"Kita sudah punya data 1.800 (perlintasan sebidang) itu, mana prioritas satu yang sangat membahayakan itu yang akan kita prioritaskan dulu di tahun ini," ujar Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur.

Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk proyek pembenahan tersebut. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti banyaknya perlintasan yang tidak dijaga sebagai salah satu faktor risiko utama di Pulau Jawa.

Bobby menegaskan bahwa KAI tidak segan untuk menutup secara permanen perlintasan sebidang yang dianggap tidak memenuhi syarat keselamatan minimum. Penutupan dilakukan jika lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk ditingkatkan kualitas fasilitas keamanannya demi melindungi nyawa penumpang dan warga.

Selain upaya teknis, KAI mengimbau masyarakat untuk tidak membangun perlintasan liar baru karena membahayakan pandangan masinis dan tidak memiliki sistem persinyalan standar. Warga juga diminta tidak membuka kembali perlintasan yang sudah ditutup resmi oleh petugas di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal menunjuk pelaksana khusus untuk mempercepat penanganan 1.800 titik perlintasan tersebut. Proyek ini diprioritaskan untuk menjamin keamanan transportasi massal yang menjadi kebutuhan vital masyarakat saat ini.

Recommended