Operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) berhenti sementara sejak Rabu, 13 Mei 2026, akibat kelangkaan pasokan gas elpiji 12 kilogram. Kondisi ini berdampak langsung pada penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Dadang Hendrayudha, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), menyatakan bahwa gangguan layanan ini terjadi secara bertahap di berbagai titik sejak 8 Mei 2026. Wilayah yang terdampak meliputi Kabupaten Manggarai, Timor Tengah Utara (TTU), Kota Kupang, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Penghentian aktivitas dapur produksi pertama kali dilaporkan terjadi di Kabupaten Manggarai pada pekan lalu. Kurangnya ketersediaan gas membuat SPPG tidak mampu melanjutkan pengolahan makanan harian yang menjadi tulang punggung program pemenuhan gizi nasional di daerah tersebut.
"SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT. Penghentian berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026," ujar Dadang Hendrayudha dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (13/5/2026).
Memasuki periode 11-12 Mei 2026, krisis bahan bakar ini meluas ke wilayah TTU, Kota Kupang, dan Sumba Barat. Mayoritas SPPG di lapangan sangat bergantung pada elpiji tabung 12 kilogram untuk mendukung skala produksi besar bagi masyarakat penerima manfaat.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, telah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero). Langkah cepat diambil dengan menghubungi jajaran direksi Pertamina Holding untuk mengamankan suplai gas bagi dapur MBG.
Direktur Utama Sub Holding Downstream (SHD) Pertamina, Mars Ega Legowo Putra, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memprioritaskan distribusi elpiji ke titik-titik terdampak. Sebanyak 220 tabung gas telah dikirim ke wilayah Kefamenanu dan Belu pada hari ini.
Selain itu, Pertamina juga mengirimkan 200 tabung tambahan untuk kebutuhan SPPG di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Perusahaan pelat merah tersebut menjamin bahwa pengawalan distribusi akan terus dilakukan hingga wilayah Sumba dan Manggarai mendapatkan pasokan yang cukup agar layanan program gizi kembali normal.
