Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merencanakan penambahan setoran pajak dari sektor nikel melalui skema windfall tax guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (4/5/2026).
Dilansir dari Detik Finance, penerapan pajak terhadap keuntungan besar tak terduga tersebut saat ini sedang dalam tahap pembahasan intensif. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menentukan besaran tarif yang tepat bagi komoditas yang harganya sedang melonjak.
Purbaya menjelaskan bahwa tambahan penerimaan dari windfall tax nikel diproyeksikan dapat menutup kenaikan beban subsidi dalam APBN. Selain pajak keuntungan, pemerintah berencana memberikan insentif bagi produk nikel yang memiliki komponen dalam negeri tinggi untuk mendorong industri baterai nasional.
"Oh iya, nanti ada. Tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM. Saya terima aja pokoknya duitnya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan pada Senin (4/5/2026).
Selain sektor nikel, Kementerian Keuangan juga membidik penerapan bea keluar untuk komoditas batu bara. Langkah ini diambil karena selama ini ekspor batu bara tidak dikenakan bea keluar, sehingga pengawasan oleh Ditjen Bea Cukai di lapangan menjadi terbatas.
Purbaya menilai ketiadaan bea keluar memicu tingginya praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar. Hal ini mengakibatkan kebocoran pendapatan negara serta menyulitkan kontrol terhadap praktik ekspor ilegal dan penyelundupan komoditas mentah.
Dengan adanya aturan bea keluar yang baru, petugas Bea Cukai memiliki wewenang untuk memeriksa fisik barang secara menyeluruh sebelum pengiriman ke luar negeri. Fokus kebijakan saat ini tertuju pada penguatan regulasi di sektor batu bara dan nikel guna meminimalisir manipulasi data perdagangan.
