Pemerintah mengambil langkah efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global. Keputusan ini diambil untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil dan defisit tidak melebihi 3%.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran K/L menjadi prioritas di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat konflik di Timur Tengah. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas APBN.
Purbaya meyakinkan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu kondisi perekonomian secara keseluruhan.
"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, itu kita batasi, kita potong kalau yang itu. Yang lain kita akan sesuaikan, tapi tidak akan sampai mempengaruhi ekonomi," jelas Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Purbaya menambahkan bahwa besaran pemotongan anggaran masih dalam tahap perhitungan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing K/L.
Awalnya, Purbaya mengusulkan agar setiap K/L memotong anggaran sebesar 10%. Namun, ia kemudian memutuskan untuk melakukan pemotongan secara terpusat, dan K/L akan menyesuaikan dengan anggaran yang telah dipangkas.
"Kita lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10%. Tapi kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah, saya bilang saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Tapi persennya lagi kita diskusikan," terang Purbaya.
Prioritas pemerintah adalah memastikan belanja yang penting tetap berjalan tepat waktu. "Terus, kita akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dibelanjakan tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kita pastikan juga likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik, itu saya monitor harian di tempat kita (Kemenkeu)," sambung Purbaya.
Efisiensi akan menyasar program-program yang kurang berdampak signifikan atau lambat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.
"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," katanya beberapa waktu lalu.
