Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menjamin dukungan penuh terhadap ketersediaan lahan dan penataan ruang untuk pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa pada Selasa (05/05/2026). Proyek perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa ini dipastikan tidak akan menemui kendala dari sisi regulasi spasial.
Dukungan instansi tersebut mencakup tiga poin utama yaitu sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR), percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta fasilitasi pengadaan tanah. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, langkah ini bertujuan agar proyek memiliki landasan hukum dan legalitas spasial yang kuat sejak tahap perencanaan.
"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," ujar Ossy Dermawan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam keterangannya.
Pemerintah saat ini sedang merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk mengakomodasi program perlindungan pesisir tersebut. Penyesuaian tata ruang juga akan dilakukan hingga tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun oleh kementerian teknis terkait.
Mengenai perizinan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat proses KKPR jika proyek tersebut ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Proses ini akan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar-lembaga, baik di wilayah laut maupun kawasan hutan.
Pembangunan infrastruktur ini direncanakan membentang sepanjang 575 kilometer melintasi lima provinsi, mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Berdasarkan data pemerintah, tanggul raksasa ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di sepanjang koridor Pantura.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan bahwa pengerjaan fisik akan dibagi ke dalam 15 segmen. Pembagian ini memungkinkan konstruksi dilakukan secara paralel untuk mempercepat penyelesaian proyek di lapangan.
Kementerian ATR/BPN kini terus mendorong penguatan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. Integrasi serta pemetaan lahan secara optimal menjadi kunci agar integrasi data antar-sektor dapat berjalan lancar dalam mendukung realisasi megaproyek tersebut.
