Lonjakan harga bahan baku plastik telah menciptakan tekanan serius bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kondisi ini disebabkan oleh gangguan rantai pasok global dan fluktuasi dalam industri petrokimia, yang secara langsung meningkatkan biaya produksi dan membebani sektor riil.
Menyikapi permasalahan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto, mendesak pemerintah agar tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut. Ia menekankan perlunya respons kebijakan yang konkret dari Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan bahan baku di pasar domestik, seperti dilansir dari Detik Finance.
Firnando mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik yang terjadi terus-menerus dalam beberapa hari terakhir telah mengikis margin keuntungan pelaku usaha kecil. UMKM berada dalam posisi yang sulit, tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual produk tanpa berisiko kehilangan basis konsumen mereka.
"Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM. Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal," ujar Firnando dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan contoh nyata dari inflasi tarikan biaya (cost-push inflation), di mana kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan. Dalam konteks ini, UMKM menjadi pihak yang paling rentan karena keterbatasan daya tawar dan akses mereka terhadap pilihan bahan baku alternatif.
Firnando mengusulkan beberapa langkah stabilisasi yang perlu segera diimplementasikan pemerintah. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia dalam negeri. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan global.
Selain itu, percepatan pengadaan bahan baku impor juga menjadi prioritas. Firnando menyarankan agar pemerintah menjalin kerja sama langsung dengan negara-negara pemasok utama bahan baku plastik. Hal ini diharapkan dapat memastikan pasokan segera masuk ke dalam negeri, sehingga tekanan harga dapat diredam dalam waktu singkat.
Dorongan untuk koordinasi lintas kementerian juga ditekankan oleh Firnando. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha, terutama jika terjadi gangguan pasokan bahan baku plastik esensial seperti nafta.
"Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global. Intervensi yang cepat dan tepat, termasuk percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen bahan baku plastik, sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga," tegasnya.
