Pemerintah Indonesia menjajaki potensi kerja sama hilirisasi nikel dengan Filipina melalui skema antarkorporasi atau business to business (B-to-B) pada Selasa (5/5/2026). Rencana ini mencuat menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Cebu pada 7-8 Mei 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa peluang kolaborasi tersebut sangat terbuka bagi pelaku usaha kedua negara yang saling membutuhkan. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
"Dalam konteks kerjasama G to G itu tidak ada, tetapi kalau memang ada B to B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja ya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Bahlil menekankan bahwa Indonesia saat ini konsisten menerapkan kebijakan hilirisasi dan industrialisasi sektor pertambangan. Menurutnya, Indonesia siap membuka pintu lebar bagi Filipina jika negara tersebut berminat bekerja sama, mengingat Filipina juga merupakan salah satu pemilik cadangan nikel di dunia.
Filipina tercatat memiliki cadangan nikel namun dalam jumlah yang tidak sebanyak Indonesia. Sejak tahun 2020, Indonesia telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri sebelum dipasarkan ke mancanegara.
Komoditas nikel merupakan komponen vital dalam pembuatan baja tahan karat serta menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik (EV). Selain itu, mineral ini digunakan dalam berbagai produk industri seperti turbin, koin, hingga perlengkapan dapur karena sifatnya yang anti-karat.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam agenda KTT ASEAN pekan ini diharapkan menjadi momentum penguatan hubungan ekonomi kawasan, khususnya di sektor sumber daya mineral. Fokus pemerintah tetap tertuju pada penguatan nilai tambah komoditas tambang melalui proses pemurnian domestik.
