Kesetaraan Gender dalam AI Mendesak di Tahun 2026

Kesenjangan gender di bidang AI perlu diatasi. Perempuan kurang terwakili dalam posisi terkait AI, padahal penting di era Agentic AI 2026.

Tema International Women’s Day, Give to Gain, menekankan bahwa investasi perusahaan pada kemajuan perempuan memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk membuka akses ke talenta yang lebih luas dan memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan.

Namun, perempuan menghadapi risiko ganda di era ekonomi berbasis AI: kurang terwakili dalam posisi terkait AI yang pertumbuhannya pesat, dan lebih banyak berada di fungsi yang rentan terhadap otomatisasi.

Data Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa hanya 23,9% peneliti bidang STEM di Asia Pasifik adalah perempuan, lebih rendah dari rata-rata global 29,3%. Di Indonesia, perempuan hanya 27% dari total tenaga kerja di bidang teknologi.

Tantangan bukan hanya soal angka, tetapi juga struktural, seperti stereotip gender, kurangnya rasa percaya diri, dan minimnya role model. Di komunitas developer, kesenjangan bahkan lebih lebar, dengan hanya 78 perempuan dibanding 922 laki-laki, menurut Dwi Yuliawati, Head of Programme UN Women Indonesia.

Dampaknya meluas, sistem AI dibangun tanpa sensitivitas terhadap kebutuhan dan perspektif perempuan. Di level industri, perempuan hanya menduduki 23% posisi senior dan 8% posisi teknis senior.

IDC memprediksi bahwa pada 2027, setengah perusahaan akan menggunakan agen AI untuk mendefinisikan ulang kolaborasi manusia dan mesin. Organisasi perlu mewaspadai potensi blind spot terkait siapa yang membangun, menguji, dan mengawasi teknologi ini.

Dampak Ketidakhadiran Perempuan dalam Pengembangan AI

Sistem AI mewarisi asumsi dari lingkungan yang membangunnya. Tim pengembang yang didominasi satu demografi tertentu dapat memunculkan bias dalam dataset, prioritas masalah, definisi keberhasilan, kasus ekstrem yang diuji, dan risiko yang dapat diterima. Kelemahan kecil bisa membesar ketika keputusan diambil dalam skala besar.

Inklusi sejati berarti melibatkan suara yang beragam dalam menentukan arah produk dan hak pengambilan keputusan. Ini melibatkan audit dataset, pengujian model terhadap hasil yang timpang, stress test pada edge cases, dan panel peninjau manusia yang beragam.

Konsistensi praktik ini bergantung pada tata kelola. Di Singapura, AI Verify Testing Framework menilai sistem AI berdasarkan 11 prinsip tata kelola yang diakui secara internasional, termasuk keadilan, akuntabilitas, dan pengawasan manusia.

Di Indonesia, Komdigi menegaskan bahwa pengembangan dan tata kelola AI harus menjunjung prinsip etika, termasuk inklusivitas, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan hak asasi manusia, hubungan sosial, privasi, dan data pribadi.

Peran Strategis HR dalam Pengembangan AI yang Etis

Laporan The Moment of Truth dari NINEby9 menunjukkan bahwa hanya 13% tim HR yang memimpin keputusan strategis terkait AI. Hampir setengah perusahaan di APAC menyebut IT sebagai pengendali utama adopsi AI.

Keterlibatan HR di tahap akhir dapat menyebabkan kesenjangan gender melebar jika kesiapan tenaga kerja diabaikan. Koreksi pasca-implementasi untuk memperbaiki ketimpangan bisa lebih mahal. HR perlu bergeser ke peran strategis, memastikan program reskilling, jalur transisi pekerjaan, dan rencana inklusi dirancang sejak awal.

AI yang etis membutuhkan penilaian dan akuntabilitas manusia di sepanjang siklus hidup AI, stress test pada edge case, audit dataset, pengujian hasil yang timpang, serta keterlibatan peninjau yang beragam.

Menyusun Ulang Pekerjaan di Era AI

Seiring AI terintegrasi, kemampuan coding bukan satu-satunya indikator kontribusi teknis. Engineer masa depan membutuhkan pemahaman bisnis, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi lintas fungsi. AI yang bertanggung jawab bergantung pada konteks dan penilaian manusia.

Perubahan ini membuka peluang bagi kelompok yang kurang terwakili, termasuk perempuan, jika organisasi memperbarui cara mereka mendefinisikan dan memberi penghargaan atas kontribusi. Indonesia membutuhkan lebih dari 12 juta talenta digital pada 2030, mengoptimalkan potensi penuh tenaga kerja perempuan adalah langkah logis.

Program seperti Women Leaders in Technology (WLIT) dari Cloudera menjadi ruang bagi perempuan dan sekutunya untuk terhubung, belajar, dan membuka peluang menuju posisi pemimpin.

Di Cloudera Indonesia, kesetaraan dan inklusivitas dijalankan secara operasional. Keberagaman kognitif dan inklusi memperkuat cara membangun teknologi dan melayani pelanggan. Perempuan memegang sejumlah posisi kepemimpinan yang penting di kantor Cloudera Indonesia.

Melalui program mentoring terstruktur, inisiatif jejaring, dan kanal umpan balik berkelanjutan, perusahaan secara aktif membuka jalur pertumbuhan kepemimpinan bagi perempuan.

Ketika perempuan diberi akses pada sumber daya, peluang, dan otoritas dalam pengembangan AI, organisasi membangun sistem AI yang lebih baik untuk semua orang. Di era agentic, keberagaman dalam kepemimpinan dan pengawasan adalah bagian dari manajemen risiko AI itu sendiri.

Organisasi yang mampu memformalkan pendekatan lintas fungsi, menciptakan jalur transisi yang jelas, dan mengakui kecerdasan emosional sebagai kompetensi teknis akan membangun AI yang lebih kuat sekaligus mendorong kemajuan kesetaraan gender.

Recommended