Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia kini menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Jepang, khususnya melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Kolaborasi ini berfokus pada The Project for Indonesia-Japan Circulation of Human Resources in Blue Economy, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi tenaga kerja sektor perikanan asal Indonesia.
Peresmian kerja sama tersebut ditandai dengan pertemuan antara perwakilan KKP dan para ahli JICA di Jakarta, baru-baru ini, seperti dilansir dari Detik Finance. Proyek ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga kerja perikanan di Jepang dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan Indonesia.
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KKP), Lilly Aprilya Pregiwati, menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang. Ia menyambut kehadiran para ahli JICA sebagai langkah awal yang krusial dalam kemitraan strategis ini. “Kerja sama ini tidak hanya memperkuat kapasitas SDM kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga menjawab kebutuhan tenaga kerja sektor perikanan di Jepang,” ujar Lilly dalam keterangan tertulis pada Senin (6/4/2026).
Lebih lanjut, Lilly menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra terpercaya dalam penyediaan tenaga kerja yang terampil, tersertifikasi, dan sesuai standar industri di Jepang. Ia juga menyoroti pentingnya peran JICA Experts dalam memperkuat sistem, standar pelatihan, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri perikanan Jepang.
Komitmen KKP dalam memastikan efektivitas proyek ini disampaikan oleh Lilly, dengan harapan tercipta koordinasi yang baik dan manfaat nyata bagi kedua negara. Proyek ini secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan Indonesia agar mampu memenuhi permintaan tenaga kerja di Jepang, sekaligus membangun mekanisme penyiapan tenaga kerja yang lebih baik.
Berbagai kegiatan akan dilaksanakan dalam proyek ini, meliputi pelatihan di Jepang, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran modern, serta penugasan tenaga ahli, termasuk pengajar bahasa Jepang. Kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak kedatangan para ahli JICA pada 30 Maret 2026.
Pelaksanaan proyek akan tersebar di beberapa lokasi strategis, antara lain Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon. Pertemuan awal juga membahas pengenalan delegasi, profil BPPSDM KKP, dan rencana implementasi proyek, termasuk penyiapan fasilitas kerja untuk para ahli di Politeknik AUP Jakarta.
Melalui kolaborasi ini, Lilly berharap terwujudnya kerja sama yang harmonis dalam peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan Indonesia. Hal ini diharapkan mampu mendukung program prioritas nasional sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor perikanan di Jepang secara saling menguntungkan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga telah menekankan bahwa kualitas SDM merupakan faktor kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KKP memiliki peran fundamental dalam menghasilkan SDM unggul untuk pembangunan kelautan dan perikanan nasional.
