Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat pada Rabu (15/4/2026). Jika pendaftaran tidak diselesaikan dalam tujuh hari kerja, pemerintah akan memutus akses seluruh layanan Wikimedia di Indonesia.
Ancaman pemutusan akses ini mencakup seluruh ekosistem yang dikelola yayasan tersebut, termasuk ensiklopedia daring Wikipedia Indonesia dan repositori media Wikimedia Commons. Langkah ini diambil setelah Wikimedia dinilai tidak kunjung memenuhi kewajiban hukum meskipun telah diberikan beberapa kali perpanjangan waktu sejak akhir tahun lalu.
Dilansir dari Detik iNET, Komdigi sebelumnya telah melayangkan surat pemberitahuan resmi mengenai kewajiban pendaftaran PSE ini sejak 14 November 2025. Sebagai bentuk peringatan awal, pemerintah juga sempat melakukan pemblokiran terbatas pada tautan otorisasi layanan tersebut di akhir Februari 2026.
"Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar.
Alexander menjelaskan bahwa aturan ini berlaku untuk semua platform digital tanpa pengecualian, baik organisasi yang bersifat komersial maupun nirlaba. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi publik sekaligus bagi platform itu sendiri selama beroperasi di wilayah hukum Indonesia.
Kewajiban pendaftaran bagi platform digital ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Beleid tersebut mengatur sanksi administratif secara bertahap bagi penyelenggara yang melanggar, yang puncaknya berupa pemutusan akses permanen atau pemblokiran sistem.
Hingga saat ini, pihak Wikipedia melalui akun media sosial resminya di platform X telah memberikan respons singkat terkait ancaman tersebut. Manajemen platform menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan pernyataan terkait kendala aturan PSE tersebut sebelumnya dan tengah memantau situasi lebih lanjut.
