Rektor IPB University Dr Alim Setiawan Slamet menegaskan bahwa pihak kampus memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Sabtu, 9 Mei 2026. Keputusan ini diambil guna memitigasi berbagai risiko teknis dan menjamin keamanan pangan dalam program tersebut.
Dalam dialog bersama mahasiswa di Jakarta, Alim menjelaskan bahwa IPB University memilih peran strategis sebagai penggagas Center of Excellence (CoE) untuk Pemenuhan Gizi Nasional. Fokus institusi diarahkan pada penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, serta penguatan sistem pengawasan berbasis data.
Sebagaimana dilansir dari Medcom, IPB University bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Bappenas, dan Unicef dalam menjalankan pusat keunggulan tersebut. Langkah ini mencakup dorongan pembentukan CoE regional di berbagai wilayah, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
"Peran yang diambil IPB University lebih strategis, yakni sebagai penggagas Center of Excellence (CoE) untuk Pemenuhan Gizi Nasional (PGN) bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan berbagai mitra lainnya," kata Alim Setiawan Slamet, Rektor IPB University.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal, Prof Erika B Laconi, memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa operasional SPPG tidak dilakukan di dalam area kampus. Ia menegaskan tugas utama perguruan tinggi adalah memastikan ekosistem riset dan pengendalian mutu berjalan optimal.
Pengelolaan operasional SPPG sepenuhnya diserahkan kepada PT Bogor Life Science and Technology (BLST), yang merupakan holding company milik IPB, melalui yayasan khusus. Struktur ini memastikan anggaran pendidikan dan operasional akademik kampus tetap terpisah dari manajemen program tersebut.
Direktur PT BLST Dr Luhur Budijarso menjelaskan bahwa pengembangan SPPG telah melewati kajian risiko selama satu tahun. Lokasi operasional direncanakan berada di Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Sukajaya, dengan melibatkan petani, peternak, serta UMKM lokal untuk memperkuat rantai pasok pangan.
Presiden BEM KM IPB University Muhammad Abdan Rofi menyatakan bahwa dialog terbuka ini penting untuk meluruskan kesalahpahaman informasi. Mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan yang telah disepakati bersama pihak rektorat.
