Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran diperkirakan akan berlangsung lama dan berpotensi mengguncang ekonomi Indonesia. Prasasti Center for Policy Studies menilai dampak utama yang dirasakan adalah kenaikan harga bahan bakar dan gangguan pada rantai pasok.
Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti, menjelaskan bahwa kerentanan awal yang muncul adalah keterbatasan cadangan dan suplai energi global. Timur Tengah, termasuk Iran, merupakan produsen minyak mentah utama dunia.
Konflik bersenjata dapat meningkatkan gangguan di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui 20-30% perdagangan minyak dunia. Gangguan ini dapat menciptakan shock pada rantai pasok energi global, mendorong lonjakan harga minyak mentah.
"Ini bukan hanya sekadar hambatan di Selat Hormuz. Tapi juga menyerang, menyasar kepada kilang-kilang minyak yang berarti suplai minyak di global akan terganggu, sangat-sangat terganggu," kata Piter dalam acara jumpa media, ditulis Jumat (13/3/2026).
Piter berpendapat bahwa harga minyak global dapat mencapai US$ 150 per barel. Meskipun sempat melemah karena sentimen positif dari Badan Energi Internasional (IEA) yang berencana melepas 400 juta barel minyak untuk mengompensasi hilangnya pasokan akibat penutupan Selat Hormuz.
"Ini (perang akan) lama dan kemudian harga minyak akan jauh lebih tinggi. Kemarin kalau paling atas melambungnya perkiraan US$ 150 per barel. Walaupun sempat turun ya kemarin ya, sempat turun lagi bawah US$ 100 per barel," paparnya.
Selain energi, konflik ini juga mengganggu rantai pasok global. Biaya logistik, terutama ekspor-impor, akan meningkat, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga produk.
"Shipping cost pasti akan naik biayanya. Selain naik ya semakin sulit juga. Berarti kegiatan transaksi perdagangan dunia pasti turun. Ekspor-impor akan turun. Ini bagi Indonesia walaupun kita bukan negara eksportir, tapi pasti akan mengganggu ekonomi kita kan," terangnya.
"Kita bergantung sama impor lho. Industri kita sangat bergantung kepada bahan baku, bahan penolong impor. Ekspor kita juga akan terganggu. Jadi aktivitas ekonomi kita akan terganggu. Kalau aktivitas ekonomi kita terganggu berarti pajak kita juga pasti terganggu. Ya baik itu pajak ekspor maupun pajak pertambahan nilai lainnya," sambung Peter.
Pemerintah, sebagai negara pengimpor energi, perlu mewaspadai konflik geopolitik di jalur utama perdagangan energi. Keterbatasan cadangan energi mempersempit ruang gerak kebijakan jika terjadi gangguan pasokan global.
Piter mengusulkan tiga skema yang dapat diambil pemerintah untuk menghadapi risiko kenaikan harga minyak akibat konflik ini. Setiap skema memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Skema Penanggulangan Dampak Harga Minyak
Opsi pertama adalah membiarkan harga bahan bakar domestik mengikuti mekanisme pasar global tanpa intervensi. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran subsidi tambahan.
"Tapi ini risikonya tinggi. Karena dia akan menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Ujung-ujungnya pasti akan menyebabkan daya beli masyarakat dan sebagainya, ekonomi kita pasti akan terganggu. Bisa menyebabkan benar-benar pemotongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, pengangguran, dan sebagainya," ucapnya.
Opsi kedua, pemerintah menahan kenaikan harga BBM dalam negeri. Langkah ini dapat meredam dampak harga minyak dan menjaga pertumbuhan ekonomi, namun akan membebani APBN.
Pertalite nggak naik, harga Pertamax nggak naik, semua nggak naik, yang artinya beban subsidi akan maksimal, berat sekali. Tapi dampaknya bagi perekonomian kita, kalaupun ada gangguan pasti tinggal gangguan dari ekspor-impor," tutur Peter.
Opsi ketiga adalah pemerintah menanggung sebagian kenaikan harga BBM, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
"Kemungkinannya adalah pemerintah bisa merespon sebagian. Kenaikan harga BBM tidak terhelakkan, naik pasti, tapi nggak semuanya ditransmisikan dengan kenaikan harga BBM. Sebagian itu ditanggung dengan subsidi," paparnya.
Menurut Piter, skenario ketiga adalah yang paling realistis dan ideal saat ini, yaitu pemerintah menanggung sebagian kenaikan harga energi dan meneruskan sisanya ke konsumen melalui kenaikan harga BBM.
"Pilihan yang paling mungkin adalah sebagian ditanggung pemerintah dan sebagian ditransmisikan ke kenaikan harga BBM," kata Piter.
Terlepas dari pilihan yang diambil, Piter menekankan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap terguncang akibat faktor eksternal dari perang di Timur Tengah. Perhatian utama adalah bagaimana menekan dampak tersebut.
