Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat akibat serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, yang berpotensi memicu aksi saling balas dan berdampak pada ekonomi Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa konflik ini dapat menyebabkan kenaikan harga energi. Harga minyak dunia yang saat ini sekitar US$ 70 per barel diperkirakan dapat melonjak hingga US$ 80 per barel.
Faisal kepada detikcom, Minggu (1/3/2026), mengatakan, "Iran memiliki pertahanan yang kuat, sehingga konflik ini mungkin berlangsung lebih lama. Risiko bagi Indonesia adalah potensi kenaikan harga minyak."
Jika konflik berlanjut dan mengganggu pasokan minyak di Selat Hormuz, harga minyak dunia bahkan bisa menembus US$ 100 per barel. Faisal menambahkan, "Harga setinggi ini terakhir terjadi saat awal perang Rusia dengan Ukraina."
Jika harga minyak mencapai US$ 100 per barel, Faisal memperkirakan akan ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri, termasuk Pertalite dan Solar yang disubsidi pemerintah. Jika tidak, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membengkak.
Faisal menjelaskan, "BBM non-subsidi pasti naik karena mengikuti harga pasar. Kenaikan atau penyesuaian harga BBM bersubsidi akan lebih terasa dampaknya karena penggunanya paling banyak, terutama masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan Pertalite dan Solar."
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menambahkan bahwa kenaikan biaya energi dapat berdampak pada ongkos transportasi dan logistik, yang pada akhirnya mendorong inflasi biaya pada pangan dan barang konsumsi.
Syafruddin menjelaskan, "Gejolak geopolitik juga memicu arus modal global ke aset aman, sehingga rupiah tertekan dan imbal hasil SBN berisiko naik karena investor meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi."
Dampak tidak langsungnya adalah perusahaan menunda investasi, eksportir menghadapi biaya pembiayaan dan logistik yang lebih mahal, serta konsumsi melemah akibat ekspektasi inflasi yang meningkat.
Syafruddin menyarankan, "Kementerian teknis harus memperkuat stabilisasi pangan dan logistik karena jalur ini paling cepat mengubah kenaikan biaya energi menjadi kenaikan harga harian. Indonesia juga perlu mengaktifkan diplomasi ekonomi dan kerja sama kawasan untuk mendorong de-eskalasi dan menjaga kelancaran jalur perdagangan."
