Konflik di Timur Tengah, dipicu oleh perang antara AS dan Israel melawan Iran, berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar dan gangguan pada rantai pasok menjadi ancaman utama, menurut Prasasti Center for Policy Studies.
Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti, menyoroti bahwa keterbatasan cadangan dan suplai energi global menjadi kerentanan utama dalam situasi ini. Timur Tengah, termasuk Iran, merupakan produsen minyak mentah utama dunia.
Konflik bersenjata berpotensi mengganggu Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20-30% perdagangan minyak dunia. Gangguan ini dapat memicu shock pada rantai pasok energi global, mendorong lonjakan harga minyak mentah.
"Ini bukan hanya sekadar hambatan di Selat Hormuz. Tapi juga menyerang, menyasar kepada kilang-kilang minyak yang berarti suplai minyak di global akan terganggu, sangat-sangat terganggu," kata Piter.
Piter memperkirakan harga minyak global dapat mencapai US$ 150 per barel. Meskipun sempat melemah karena rencana IEA melepas 400 juta barel minyak, potensi kenaikan tetap tinggi.
"Ini (perang akan) lama dan kemudian harga minyak akan jauh lebih tinggi. Kemarin kalau paling atas melambungnya perkiraan US$ 150 per barel. Walaupun sempat turun ya kemarin ya, sempat turun lagi bawah US$ 100 per barel," paparnya.
Selain energi, konflik ini dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya logistik ekspor-impor, dan membuat produk semakin langka dan mahal.
"Shipping cost pasti akan naik biayanya. Selain naik ya semakin sulit juga. Berarti kegiatan transaksi perdagangan dunia pasti turun. Ekspor-impor akan turun. Ini bagi Indonesia walaupun kita bukan negara eksportir, tapi pasti akan mengganggu ekonomi kita kan," terangnya.
"Kita bergantung sama impor lho. Industri kita sangat bergantung kepada bahan baku, bahan penolong impor. Ekspor kita juga akan terganggu. Jadi aktivitas ekonomi kita akan terganggu. Kalau aktivitas ekonomi kita terganggu berarti pajak kita juga pasti terganggu. Ya baik itu pajak ekspor maupun pajak pertambahan nilai lainnya," sambung Peter.
Prasasti mengusulkan tiga skema bagi pemerintah untuk mengatasi masalah harga minyak. Pertama, melepaskan harga bahan bakar domestik sesuai harga pasar global tanpa intervensi. Langkah ini berisiko menyebabkan inflasi tinggi.
Kedua, menahan kenaikan harga BBM dengan memberikan subsidi. Hal ini dapat menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi membebani APBN. Ketiga, pemerintah menanggung sebagian kenaikan harga BBM, sesuai kemampuan fiskal.
"Tapi pada intinya, kami melihat benar bahwa kemungkinan besar terjadinya defisit anggaran di atas 3% itu chances-nya are very very high at this point. Sebenarnya di 10 tahun terakhir itu defisit kita itu tanpa adanya perang kayak gini udah hampir ketok-ketok itu nih, hampir mendekati 3%," tutur Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi.
Gundy Cahyadi menjelaskan bahwa APBN saat ini menghitung subsidi bahan bakar dengan asumsi harga minyak US$ 70 per barel dan nilai tukar Rp 16.500 per dolar.
Simulasi ekonomi Prasasti menunjukkan bahwa jika harga minyak rata-rata US$ 100 per barel dan nilai tukar Rp 17.000 per dolar, defisit anggaran 2026 berpotensi mencapai 3,3% terhadap PDB.
"Kalau kita ganti asumsi ini dengan apa yang telah kita lihat di bulan Maret, di mana dolar ke rupiah itu 17.000, di mana harga minyak itu sudah menyentuh US$ 100 per barel. Dengan kita mengganti dua asumsi ini saja, dan asumsinya semua subsidi dipertahankan, semua program nasional dipertahankan, itu kita melihat deficit fisikal kita akan mencapai 3.3% dari PDB. Sudah lewat 3%," jelas Gundy.
Jika harga minyak terus meningkat hingga US$ 150 per barel, beban APBN untuk subsidi energi akan semakin bertambah. Setiap kenaikan US$ 10 per barel akan meningkatkan beban subsidi pemerintah sebesar 30%, menurut perhitungan Prasasti.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat memperburuk situasi, menambah beban biaya impor minyak mentah dan memperlebar defisit belanja pemerintah.
"Jadi potensi dari 3,3% defisit fiskal, kalau naik lagi sekitaran 10 dolar, rupiah turun lagi, lemah lagi, itu bisa jadi dari tadi 3,3% bisa ke 3,6%; 3,8%," tegasnya.
