Serangan militer AS-Israel terhadap Iran, serta potensi balasan dari Iran, dikhawatirkan akan mengacaukan jalur distribusi rantai pasok global. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas energi secara signifikan.
Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan bahwa operasi militer besar yang dilakukan AS-Israel terhadap Iran mengancam stabilitas ekonomi dan politik global. Secara khusus, sektor logistik dan rantai pasok dunia akan terganggu jika perdamaian tidak segera terwujud di Timur Tengah.
Menurutnya, eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia terkait potensi gangguan pada rantai pasok logistik global, yang dapat menekan perekonomian banyak negara. Blokade yang dilakukan Iran di Selat Hormuz, sebagai jalur utama distribusi minyak dan gas dari Timur Tengah, semakin memperburuk situasi.
Dampak langsung dari konflik ini terlihat pada kenaikan harga minyak WTI dan Brent yang mencapai USD67 dan USD72,8 per barel pada 28 Februari lalu.
Selain itu, setidaknya enam negara eksportir minyak utama, yaitu Arab Saudi, Irak, UAE, Kuwait, Qatar, dan Iran, akan mengalami gangguan distribusi jika Iran memilih Selat Hormuz sebagai area operasi militernya. Konsekuensinya, impor minyak negara-negara seperti India, China, Jepang, dan Asia Tenggara dari keenam negara tersebut juga akan terpengaruh.
Yukki menambahkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat memicu inflasi harga energi yang lebih tinggi, menekan daya beli masyarakat, menghambat penurunan suku bunga global, serta melemahkan kepercayaan pasar dan ketahanan fiskal berbagai negara.
“Sepanjang tahun 2025 lalu kondisi ekonomi global sudah penuh berbagai tekanan, khususnya dari goncangan tarif dagang AS. Jika konflik ini berkepanjangan, niscaya pelemahan lanjutan pada pertumbuhan ekonomi di berbagai negara juga terjadi akibat dari kenaikan harga komoditas energi yang tinggi dan ongkos logistik yang meningkat,” tegas dia.
Yukki menilai bahwa ketegangan di Timur Tengah dapat memberikan dua dampak langsung dalam jangka pendek terhadap perekonomian Indonesia.
Pertama, kenaikan harga impor minyak akan meningkatkan biaya subsidi energi dan menekan defisit fiskal. Jika harga acuan minyak dunia melebihi asumsi APBN, penyesuaian akan diperlukan, yang akan membebani APBN. Dampak lanjutan berupa inflasi dan kenaikan biaya logistik juga perlu diantisipasi.
Kedua, volatilitas nilai tukar Rupiah akibat arus modal keluar (capital outflow). Dalam situasi ketidakpastian global, investor cenderung mencari aset yang lebih aman seperti dolar AS dan emas. Tekanan jual di pasar saham dan obligasi domestik dapat melemahkan Rupiah, yang selanjutnya memperbesar beban impor dan tekanan inflasi. Bank Indonesia mungkin akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
“Kedua hal ini perlu menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia agar segera mengkalkulasi kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario lanjutan dari konflik ini bila berkepanjangan. Tentunya, kami berharap konflik ini tidak berkepanjangan dan stabilitas kawasan Timur Tengah segara terjadi.” tutup Yukki.
