Perang di Timur Tengah memicu krisis bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak signifikan pada Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. membuka kemungkinan penghentian operasional pesawat di negaranya akibat kelangkaan avtur.
Marcos Jr. menyatakan bahwa situasi ini bukan lagi perkiraan, tetapi potensi nyata, seperti dilansir The Straits Times, Rabu (25/3/2026).
Kondisi ini juga memengaruhi penerbangan internasional.
Marcos mengungkapkan dalam wawancara dengan Bloomberg News pada 24 Maret, bahwa sejumlah negara telah memberitahukan maskapai Filipina tentang keterbatasan pengisian bahan bakar. Akibatnya, pesawat harus membawa bahan bakar cadangan untuk perjalanan pergi dan pulang.
"Beberapa negara sudah memberi tahu maskapai kami bahwa mereka tidak bisa mengisi bahan bakar pesawat kami. Jadi, pesawat harus membawa bahan bakar cadangan untuk perjalanan pergi dan pulang," ujar Marcos.
Marcos menambahkan bahwa penerbangan jarak jauh akan menghadapi masalah yang lebih serius.
Ketika ditanya apakah penghentian operasional pesawat tidak bisa dihindari, Marcos menjawab, "Kami berharap tidak terjadi, tapi itu adalah kemungkinan yang nyata."
Maskapai penerbangan di Asia sedang menyusun langkah darurat seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah. Kondisi ini berpotensi memicu krisis minyak terburuk sejak 1970-an. Filipina sangat bergantung pada impor minyak mentah, yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Dampaknya lebih terasa dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama terkait kelangkaan energi dan lonjakan harga BBM domestik.
Sebelumnya, Filipina telah menetapkan status Darurat Energi Nasional yang berlaku selama satu tahun akibat perang di Iran yang mengganggu pasokan minyak global. Langkah ini memungkinkan pemerintah untuk mengatasi risiko ekonomi domestik dan melindungi masyarakat dari dampak krisis Timur Tengah. Pemerintah berupaya melakukan berbagai langkah, termasuk penyaluran bantuan tunai dan subsidi BBM.
"Konflik terbaru di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan parah pada rantai pasok, serta volatilitas yang signifikan dan tekanan kenaikan harga internasional. Hal ini menjadi ancaman bagi ketahanan energi negara," ungkap Marcos dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada 24 Maret.
Pemerintah juga membentuk komite antar-lembaga untuk menjamin stabilitas pasokan energi domestik. Komite ini akan memantau ketat dampak krisis terhadap nilai tukar Peso dan kiriman uang (remitansi) dari pekerja migran di luar negeri.
