Krisis moneter 1997-1998 menjadi periode kelam dalam sejarah ekonomi Indonesia, ditandai dengan anjloknya nilai tukar rupiah. Dampaknya sangat besar, memicu krisis multidimensi di berbagai sektor.
Data Bank Indonesia menunjukkan, pada pertengahan 1997, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp 2.300 per dolar AS. Namun, pada Januari 1998, nilai tukar tersebut merosot tajam hingga mencapai sekitar Rp 16.000 per dolar AS.
Akibatnya, harga barang impor melonjak signifikan. Industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor terkena dampak langsung dari pelemahan rupiah ini.
Inflasi pun tak terhindarkan. Bank Indonesia mencatat, inflasi melonjak hingga 77,6% (year-on-year) pada tahun 1998. Kenaikan harga terjadi di hampir seluruh sektor, mulai dari pangan hingga energi, yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.
Dunia usaha juga mengalami pukulan berat. Banyak perusahaan di Indonesia memiliki utang luar negeri dalam dolar AS tanpa perlindungan nilai tukar. Ketika rupiah jatuh, beban utang mereka melonjak tajam, memicu kebangkrutan korporasi.
Krisis ini kemudian merambah ke sektor keuangan. Puluhan bank dilikuidasi akibat krisis likuiditas dan kualitas kredit yang memburuk. Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Keppres No. 27 Tahun 1998 untuk mengatasi masalah ini.
Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga minus 13,13% (year-on-year) pada tahun 1998. Ini merupakan kontraksi terdalam dalam sejarah ekonomi modern Indonesia.
Kondisi ini berkembang menjadi krisis multidimensi, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik.
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) melalui Letter of Intent pertama pada Oktober 1997. Program ini mencakup restrukturisasi perbankan, reformasi sektor keuangan, dan penyesuaian kebijakan fiskal serta moneter. Program ini menuai berbagai pendapat, namun menjadi bagian penting dalam proses pemulihan ekonomi.
Pengalaman pahit pada periode 1997-1998 mendorong reformasi di berbagai bidang, termasuk penguatan sektor keuangan dan pengelolaan nilai tukar yang lebih hati-hati.
Meskipun rupiah masih berfluktuasi mengikuti dinamika global, fondasi ekonomi Indonesia dinilai jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis 1998.
