Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk menekan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pada Selasa (14/4/2026). Langkah tersebut mencakup jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) industri serta pemberian relaksasi pajak bagi pelaku usaha.
Ketersediaan BBM non-subsidi bagi industri menjadi sorotan utama karena kelangkaan pasokan dinilai dapat memicu lonjakan biaya produksi secara signifikan. Dilansir dari Detik Finance, kenaikan beban operasional ini berisiko memaksa perusahaan melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja.
"Pertama, menekan dan memastikan BBM industri ini ketersediaannya jangan sampai langka. Karena kalau makin langka makin melambung tinggi lagi kan harganya. Kan ini dia BBM tidak bersubsidi," kata Said Iqbal, Presiden KSPI.
Selain faktor energi, Said Iqbal mendorong pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 10 persen atau 9 persen. Penurunan beban pajak ini dianggap krusial untuk menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap stabil di tengah ketidakpastian global.
Relaksasi pajak badan juga disarankan untuk melonggarkan kondisi fiskal perusahaan yang kini tertekan dampak konflik di Timur Tengah. Penyesuaian tarif PPN diharapkan dapat mencegah kenaikan harga jual produk di pasar meskipun biaya produksi mengalami peningkatan.
Saat ini tercatat sekitar 10 perusahaan mulai memberikan sinyal untuk melakukan pengurangan karyawan dalam tiga bulan ke depan. Meski belum terjadi pemutusan kontrak secara resmi, manajemen perusahaan dilaporkan telah memulai dialog dengan para pekerja mengenai potensi restrukturisasi tersebut.
Upaya preventif ini dinilai mendesak guna menghindari dampak sosial yang lebih luas jika gelombang PHK tidak segera dikendalikan. Penurunan tarif pajak sebagaimana yang diterapkan di Vietnam menjadi referensi bagi KSPI agar industri nasional tetap memiliki daya saing dan ketahanan finansial.
