Di tengah konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia, Malaysia mengambil langkah mengurangi kuota BBM bersubsidi. Bagaimana dampaknya terhadap kebijakan di Indonesia?
Mulai 1 April 2026, Malaysia menurunkan kuota BBM subsidi dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum berencana membatasi kuota BBM subsidi.
Menurut Bahlil, fokus utama pemerintah saat ini adalah mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak. Hal ini disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Bahlil menegaskan, pemerintah juga belum berencana menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok kecil.
"Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi. Artinya belum ada kenaikan untuk subsidi masih tetap sama," katanya.
Ketika ditanya mengenai langkah antisipasi jika konflik di Timur Tengah berlarut-larut, Bahlil enggan memberikan komentar detail. Ia menekankan bahwa pemerintah fokus memastikan ketersediaan pasokan BBM dalam negeri.
"itu nanti kita lihat. Makanya dinamika ini kan kita akan ikuti, jangankan ini cepat sekali dinamikanya bisa per minggu, bisa per bulan, yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear," tuturnya.
Sebagai informasi tambahan, pengurangan kuota BBM subsidi RON 95 di Malaysia dilakukan di tengah melonjaknya harga minyak akibat konflik global. Harga BBM bersubsidi RON 95 di Malaysia tetap RM 1,99 per liter (sekitar Rp 8.411 per liter dengan kurs Rp 4.227 per Ringgit Malaysia). Konsumsi di atas kuota akan dikenakan harga pasar.
Direktur Strategi Investasi dan Ekonom Negara IPPFA Sdn Bhd, Mohd Sedek Jantan, menilai bahwa penyesuaian kuota BBM subsidi adalah langkah tepat, meskipun bukan solusi jangka panjang yang ideal. Kenaikan biaya subsidi yang berpotensi mencapai RM 24 miliar tahun ini menjadi risiko fiskal yang signifikan.
"Menunda tindakan (untuk memangkas subsidi) hanya akan meningkatkan biaya pada akhirnya. Bertindak lebih awal memungkinkan penyesuaian bertahap dan terkontrol, sementara penundaan meningkatkan kemungkinan tindakan yang lebih mendadak dan mengganggu di kemudian hari," ujar Sedek dikutip dari Bernama, Kamis (26/3/2026).
