Kebijakan pengabdian di dalam negeri bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menuai perdebatan. Keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi salah satu alasannya.
Menurut Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Anggi Afriansyah, alumni LPDP tak seharusnya dibebani untuk menciptakan lapangan kerja. Tanggung jawab tersebut, kata dia, seharusnya berada di tangan negara.
"Jangan sampai alumni-alumni LPDP ini dibebankan untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena yang membuka lapangan pekerjaan harusnya adalah negara," tegas Anggi dalam Hot Room Metro TV dikutip Kamis, 26 Februari 2026.
Anggi juga mendorong pemerintah untuk membuat peta manajemen talenta alumni LPDP. Tujuannya, agar lulusan dengan keahlian khusus dapat terserap dengan baik dan mereka yang perlu pengembangan diri bisa mendapatkan dukungan.
Wacana tentang alumni LPDP yang lebih baik berkiprah di luar negeri juga muncul. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengembangkan diri dan memberikan dampak yang lebih besar bagi negara.
Polemik ini bermula dari pernyataan Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas, seorang alumni LPDP, yang menyatakan kebanggaannya karena anaknya menjadi warga negara Inggris. Ungkapannya yang menyatakan "cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan" memicu kemarahan publik.
Pernyataan tersebut menuai kecaman karena Tyas mendapatkan bantuan pendidikan dari LPDP, yang dananya berasal dari pajak rakyat. Suami Tyas, Arya Iwantoro, juga merupakan penerima LPDP yang belum menunaikan kewajibannya untuk berkontribusi di Indonesia setelah menyelesaikan studi.
Tyas kemudian meminta maaf atas ucapannya. Ia menyadari bahwa kalimat tersebut kurang pantas dan dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan terhadap identitas sebagai WNI. Tyas mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas dampak dari pernyataannya. "Melalui pernyataan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti serta atas kegaduhan yang terjadi," tulis Tyas di akun Instagramnya @sasetyaningtyas.
