Pemerintah Malaysia secara resmi memberlakukan skema kerja dari rumah (WFH) bagi para pegawai di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah, badan hukum, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara tersebut. Ketentuan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 15 April 2026, sebagai langkah antisipatif dalam memitigasi dampak krisis energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa penetapan WFH adalah bagian integral dari strategi komprehensif untuk menjaga keamanan energi nasional dan melindungi masyarakat dari potensi kenaikan harga. Detail lebih lanjut mengenai implementasi skema kerja WFH akan diumumkan kemudian, seperti dilansir dari The Star.
Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan proaktif melalui Inisiatif Sokongan Rakyat sebelum dampak konflik Timur Tengah semakin memburuk terhadap rumah tangga dan sektor bisnis. Ia menilai situasi global diperkirakan akan semakin memburuk dan membutuhkan waktu pemulihan yang panjang.
Selain kebijakan WFH, pemerintah Malaysia juga telah menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dengan kuota bulanan maksimal 200 liter di bawah skema Budi Madani 95. Penegakan penuh mekanisme subsidi diesel juga diberlakukan di wilayah Sabah, Sarawak, dan Labuan.
Anwar menjelaskan bahwa langkah-langkah ini ditempuh untuk mereduksi dampak kenaikan harga minyak global dan memastikan subsidi BBM tersalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah dilaporkan telah mengalokasikan sekitar RM 4 miliar atau setara dengan Rp 16,89 triliun (dengan asumsi kurs Rp 4.224) setiap bulan untuk menyerap fluktuasi harga minyak.
“Ini bukan masalah kecil. Pemerintah menyediakan tambahan RM 4 miliar untuk membantu masyarakat, tetapi tentu saja kapasitas kita terbatas dan kita juga harus melihat pengalaman negara lain,” ujar Anwar, dikutip dari The Star pada Kamis (2/4/2026).
Anwar menambahkan bahwa pemerintah secara aktif melakukan diversifikasi sumber energi Malaysia untuk menjamin pasokan bahan bakar dan listrik yang aman di tengah gangguan rantai pasokan global. Perusahaan minyak nasional, Petronas, disebut telah menjamin ketersediaan pasokan minyak dan gas yang memadai hingga Mei mendatang.
Krisis saat ini, menurut Anwar, menuntut semua sektor untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya menghemat energi dan menghindari pemborosan. Sebagai respons atas kondisi ini, pemerintah juga telah memutuskan perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun ini akan dilaksanakan secara lebih sederhana.
“Ini bukan masa-masa biasa. Kita harus menyesuaikan gaya hidup dan kebijakan kita untuk melindungi masyarakat dan memastikan keberlanjutan pasokan energi kita,” pungkasnya.
